Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Mahfud MD: Pemerintah Akan Proses Hukum Pelaku dan Aktor Penunggang Aksi Anarkis

Menko Polhukam Mahfud MD
A A A

JAKARTA Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers malam ini tanggapi aksi anarkis para demontrasi mengatakan pemerintah akan bersikap tegas terhadap massa demo omnibus law yang melakukan kerusuhan.

"Semua pelaku dan aktor yang menunggangi kericuhan tersebut akan diproses hukum," tegas Menko Polhukam Mahfud MD, sekira pukul 22:32 Senin (8/10/2020).

Ditegaskan, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” ujarnya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Mahfud MD bahkan kembali mengulangi pernyataannya. Dirinya menyatakan pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang melakukan aksi perusakan, pembakaran, hingga penjarahan saat demo tersebut.

“Saya ulangi sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” ungkapnya.

UU Cipta Kerja dibuat untuk membangun kesejahteraan

Menko Polhukam ini menyayangkan tindakan anarkis oleh pendemo. Apalagi melakukan perusakan hingga pembakaran terhadap fasilitas umum.

“Pemerintah tidak akan membiarkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat- tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah,” kata Mahfud MD.

“Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” imbuhnya.

Mahfud MD mengungkapkan omnibus law UU Cipta Kerja dibuat justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya omnibus law, pemerintah ingin memastikan adanya penciptaan lapangan pekerjaan.

“Perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya,” pungkas Mahfud MD.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...