Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Mahasiswa Minta KPK Periksa Plt Gubernur Aceh

IKHSANMahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh memasang spanduk di depan kantor Gubernur Aceh
A A A

BANDA ACEH - Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh memutuskan untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahasiswa meminta KPK untuk memeriksa Plt Gubernur Aceh.

Dalam surat itu mareka menyampaikan dua poin penting, pertama mahasiswa memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Kepala Pemerintah Aceh terkait pengelolaan realokasi dan refokusing APBA terkait bantuan sosial dan pemulihan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 di Aceh.

Lalu pada point ke dua mahasiswa meminta fatwa KPK tentang tidak adanya Qanun LKPJ APBA 2019 di Aceh.

"Surat ini akan segera kami kirimkan ke KPK,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Awwaluddin Buselia, Kamis (17/0/2020) usai melakukan aski unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh.

Surat yang akan dikirim ke KPK

Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali didemo oleh Mahasiswa, Kamis (17/9). Aksi unjuk rasa kali ini dilakukan oleh Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Massa aksi unjuk rasa meminta Kepala Pemerintahan Aceh menjamin perlindungan terhadap petani dan nelayan sebagai upaya memastikan ketahanan pangan.

Para pendemo membawa berbagai poster seperti "Buya Krueng Teudong² Buya Taming Meuraseki"

"Covid dengan Plt sama. Sama -sama virus yang menyesarakan Rakyat"tulis dispanduk yang mereka bawakan.

Bahkan mareka meminta Kepala Pemerintahan Aceh segera melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi mendesak pemulihan Hak Korban pelanggaran HAM di Aceh.

Koordinator Lapangan, Muhammad Awwin dalam orasinya menyatakan hal demikian upaya membantu keberlangsungan hidup korban dalam menghadapi penyebaran wabah Covid-19 di Aceh.

"Pemerintahan Aceh, harus memberi penjelasan tentang polemik tenaga kerja asing dan imigran Asing melalui langkah strategis dan terukur untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Aceh," tegas Awwin dalam orasinya.

Selain itu, secara tegas mereka menyinggung Pemeritah Aceh melakukan pertanggung jawaban terkait penggunaan Anggaran Daerah secara terbuka ke public terutama terkait dugaan pemotongan Anggaran Dayah.

"Pemerintahan Aceh harus mempublikasi seluruh anggaran Realokasi dan Refokusing APBA terutama untuk bantuan social dan pemulihan ekonomi dalam masa Covid-19 di Aceh," tegasnya.

GeRAK sudah Surati KPK

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pelaksanaan proyek multiyears Aceh tahun 2020-2022. Sebanyak 15 alat bukti baru ikut diserahkan.

Surat kedua GeRAK Aceh ke KPK itu tentang permohonan supervisi, penindakan dan penyadapan terhadap pelaksanaan proyek tahun jamak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Melalui surat bernomor 223/B/G-Aceh/IX/2020 itu, GeRAK Aceh juga melampirkan beberapa bukti tambahan dari surat mereka sebelumnya pada 23 Januari 2020. Kini sudah 15 alat bukti diserahkan ke KPK, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), MoU hingga nama-nama perusahaan.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, beberapa alat bukti baru beserta pihak yang diduga kuat ikut serta dalam melakukan kegiatan proyek multiyears itu sudah disampaikan ke KPK. Langkah tersebut ditempuh karena GeRAK mencium adanya indikasi yang dapat menimbulkan dampak korupsi sistematik di Aceh.

Kata Askhalani, bukti tambahan yang dikirimkan GeRAK Aceh meliputi materi penyadapan terhadap orang-orang, nama pihak, kontraktor serta nama perusahaan yang ditengarai memiliki keterkaitan dalam program khusus baik itu proyek multiyears maupun kegiatan lain yang bersumber dari APBA.

"Bukti-bukti baru itu berupa nama kontraktor, perusahaan dan nomor handphone para pihak yang diduga ikut bermain dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tender multiyears, dan tender lainnya yang bersumber dari APBA. Sudah 15 alat bukti kita berikan ke KPK," kata Askhalani kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Askhalani menyampaikan, surat tersebut secara khusus juga ditembuskan kepada Dewan Etik KPK, hal ini dilakukan karena Pimpinan KPK membutuhkan waktu dalam rangka meminta izin penyadapan.

"Untuk mempercepat proses penyadapan, selain kepada Ketua KPK, surat juga kita tembuskan langsung kepada Dewan Etik," ujarnya.

Askhalani menjelaskan, sesuai dengan hasil kajian dan telaah mereka terhadap bukti-bukti dokumen dapat disimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran hukum yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dari proses perencanaan serta pengusulan APBA atas paket multiyears tersebut.

"Merujuk pada fakta-fakta dan dalil hukum serta bukti dokumen yang sudah dilampirkan sebelumnya, maka sampai 7 September 2020 pihak Pemerintah Aceh tetap melanjutkan pelaksaan tender proyek multiyears itu, padahal sudah mendapatkan penolakan dari paripurna DPRA," tutur Askhalani.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...