Putusan Artidjo Alkostar Dipatahkan

MA Kabulkan PK Kasus Alkes RSU Cut Meutia

DSC_0086
A A A

Sedangkan klien kami sudah menjalaninya hingga 34 bulan, artinya Negara harus membayar kompensasi terhadap kelebihan hukuman yang sudah dijalani oleh klien kami, maka Negara wajib mengganti kerugian klien kami, karena hak Negara dan hak rakyatnya adalah sama, dan sesuai aturan hukum negara tidak boleh mengambil keutungan dari rakyatnya,

Dr. Ansharullah Ida, SH, M.Hum Pengacara

BANDA ACEH - Majelis Hakim PK Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara.

Dengan demikian terpidana atas nama Surdeni yang telah menjalani hukuman selama 34 bulan penjara dari empat tahun yang divonis hakim saat kasasi, hanya dihukum satu tahun penjara, dengan demikian Surdeni dipastikan akan menghirup udara bebas.

Seperti diketahui, sebelumnya Surdeni juga divonis bebas murni oleh pengadilan Tipikor Banda Aceh, namun kemudian pihak Kejaksaan mengajukan kasasi. Ditingkat kasasi Surdeni dihukum empat tahun.

Atas keputusan tersebut kuasa hukum Surdeni mengajukan PK, karena pihaknya menilai putusan hakim keliru, dan Majelis Hakim PK mengabulkannya.

Hal demikian disampaikan kuasa hukum Dr Anshaurllah Ida, SH MHum Kamis (24/08/2017).

Namun kata Ansharullah saat ini Surdeni belum dizinkan keluar dari LP Lhoknga, dikarenakan pihak LP mengaku belum menerima surat eksekusi dari Kejaksaan.

“Tadi kami fikir sudah bisa kami bawa pulang, tapi alasan pihak kalapas harus menunggu eksekusi dari pihak Kejaksaan. Menurut ilmu kami begitu ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung maka Kalapas harus melepas, tapi Kalapas beralasan belum ada surat eksekusi dari Kejaksaan,”ujarnya.

Menurut Ansharullah, Majelis Hakim Pengadilan PK menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun serta pidana denda Rp50 juta, selain itu hakim juga menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti Rp20 juta.

“Sedangkan klien kami sudah menjalaninya hingga 34 bulan, artinya Negara harus membayar kompensasi terhadap kelebihan hukuman yang sudah dijalani oleh klien kami, maka Negara wajib mengganti kerugian klien kami, karena hak Negara dan hak rakyatnya adalah sama, dan sesuai aturan hukum negara tidak boleh mengambil keutungan dari rakyatnya,”ujarnya.

Ansharullah menyebutkan, dengan adanya putusan itu artinya, Majelis Hakim PK Mahkamah Agung yang diketuai Timur P. manurung membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.

Ansharullah menjelaskan, bedasarkan isi putusan dapat diketahui bahwa penuntut umum juga diperintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.174.063.077.00 beserta bunga bank selama berada pada rekening khusus Kejaksaan Negeri Lhoksukon, kepada PT. Visa Karya Mandiri.

Kemudian penuntut umum juga diperintahkan untuk mencabut pemblokiran terhadap rekening atas nama PT. Visa Karya Mandiri, penuntut umum juga diperintahkan untuk mengembalikan uang honor panitia penerima dan pemeriksa barang sebesar Rp5.800.000.

“Kenapa kami mengajukan kasasi? karena kami disini mencari keadilan bukan mencari kemenangan, meskipun keadilan bagi klien kami belum sepenuhnya kami dapatkan, namun dari semula kami menilai klien kami tidak bersalah, makanya pengadilan Tipikor Banda Aceh waktu itu, klien kami dibebaskan murni,”ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 11 November 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh memvonis bebas 3 terdakwa korupsi terkait pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia Aceh Utara. Namun Tim Jaksa Penuntun Umum (JPU) langsung mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Tiga terdakwa korupsi tersebut adalah drg. Anita Syafridah yang menjabat Direktur RSUD Cut Meutia sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran\/KPA proyek pengadaan tersebut, Surdeni, Pejabat Pembuat Komitmen\/PPK, dan M Saladin Akbar sebagai rekanan pelaksana\/Direktur CV Visa Karya Mandiri.

Namun ditingkat Mahkamah Agung (MA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara, Surdeni Sulaiman dari vonis bebas, divonis empat tahun penjara plus denda Rp200 juta.

Editor:AK Jailani
Fotografer:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...