Meriah terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020. Hali Yoga selama ini menjabat sebagai Sekda Bener Meriah. Keputusan tersebut diambil setelah Bupati Kabupaten Bener Meriah Tgk H Sarkawi mengambil cuti berobat.

MA Didesak Untuk Beri Sanksi kepada Bupati Aceh Barat

VINDA EKA SAPUTRAAksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Barat
A A A

ACEH BARAT – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyampaikan aspirasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat terkait ketidakadilan, kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat di Aceh Barat, Kamis (12/03/2020).

Dalam penyampaian aspirasi tersebut para peserta aksi ditemui langsung oleh ketua, wakil ketua dan beberapa anggota DPRK Aceh Barat di jalanan tempat mereka berorasi, kemudian mereka berdialog terkait tuntutan yang mereka ajukan kepada ketua DPRK.

Setelah berdialog dengan peserta aksi, ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Barat mengajak beberapa perwakilan dari para peserta aksi untuk membicarakan permasalahan dan tuntutan yang ingin mereka sampaikan di dalam ruang sidang komisi DPRK Aceh Barat.

Koordinator aksi, Sofyan Suri mengatakan, dalam aksi penyampaian aspirasi ini mereka menuntut sebelas poin penting terkait persoalan yang harus segera di selesaikan di Aceh Barat yang menurut mereka permasalahan ini tak kunjung diselesaikan.

“Poin yang pertama kami mohon kepada bapak presiden agar mempercepat dan mengeluarkan surat izin pemeriksaan Bupati Aceh Barat yang telah di ajukan oleh Kapolda Aceh. Yang kedua kami mendesak MA untuk memproses dan memberi sanksi kepada Bupati Ramli MS karena melawan MA. Ketiga mendesak DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung penegakan hukum di bumi Teuku Umar. Mengapresiasi Kapolda karena telah menarik kasus pemukulan warga oleh bupati Ramli," sebutnya.

Selanjutnya, mareka mendesak Kapolda Aceh untuk menangkap Bupati Ramli terkait kasus pemukulan warga di rumah dinasnya. Kapolda Aceh harus profesinal dalam menangani kasus pemukulan warga oleh bupati. Mendesak Polres Aceh Barat segera menerbitkan rilis terkait kasus OTT dana desa.

"Kapolres Aceh Barat harus netral dalam menegakkan hukum. DPRK harus segera menyelamatkan RSUD Cut Nyak Dhien. DPRK harus meningkatkan fungsi pengawasan dan berani melawan eksekutif dalam mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat. Mendesak DPRK untuk segera menggunakan hak Angket untuk semua kasus di Aceh Barat,” jelasnya.

Ia juga berharap agar semua tuntutan yang mereka sampaikan dapat diterima dan ditindak lanjuti baik itu oleh DPRK dan Kapolres Aceh Barat beserta Kapolda Aceh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...