Meriah terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020. Hali Yoga selama ini menjabat sebagai Sekda Bener Meriah. Keputusan tersebut diambil setelah Bupati Kabupaten Bener Meriah Tgk H Sarkawi mengambil cuti berobat.

Lockdown Gagal Atasi Corona, Pemerintah Pilih Pembatasan Sosial

ISTIMEWAKetua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo
A A A

Alasan Wajib Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Pilih Pembatasan Sosial, Pemerintah memastikan menerapkan pembatasan sosial skala besar untuk menekan penyebaran corona".

DONI MONARDO Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

BANDA ACEH - Pemerintah memastikan tak akan menerapkan status karantina wilayah atau lockdown guna menekan penyebaran virus corona.

Menurut Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, sebagai gantinya pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial skala besar yang diiringi dengan kebijakan darurat sipil.

"Dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara," ujar Doni Monardo usai rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (30/3/2020).

Doni Monard menjelaskan,
pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah karena ada satu alasan yakni kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama tahapan tersebut berlangsung.

Selain itu Pemerintah juga berkewajiban menanggung biaya hewan ternak selama masa karantina wilayah sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain itu, pemerintah pun berkaca dari gagalnya kebijakan karantina wilayah di berbagai negara lain.

Karantina wilayah di sejumlah negara justru menimbulkan penumpukan masyarakat dalam jumlah besar. Jika ada salah satu warga positif corona saat karantina wilayah, Doni menilai warga lain yang sehat juga bisa terpapar penyakit tersebut.

"Jadi sekali lagi bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini betul-betul hati-hati, diperhitungkan segala aspek. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi banyak faktor," kata Doni.

Adapun, ia menyebut pembatasan sosial skala besar diterapkan mengacu kepada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan.

Pembatasan sosial skala besar juga akan mengacu pada kebijakan darurat sipil dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Terkait dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar ini akan dikaji lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah pakar hukum.

"Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini," kata dia.

Butuh Kesatuan Komando

Doni lantas meminta seluruh pihak untuk bisa mematuhi keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembatasan sosial skala besar.

Dia tak mau ada pihak-pihak yang membuat kebijakan lain di luar apa yang telah diputuskan Jokowi.

Menurut Doni Indonesia saat ini membutuhkan kesatuan komando dalam menangani corona.

"Kalau semua orang mau menyampaikan aspirasinya dan juga nanti diikuti dengan masyarakat yang ragu-ragu, maka tidak ada kesatuan," ucapnya.-- (dirangkum dari berbagai sumber).

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...