Geledah Rumah Dirut PLN

KPK Sita Rekaman CCTV

FOTO | antaraDirektur Utama PLN Sofyan Basyir menyambangi Gedung KPK, Jakarta, 30 Mei 2016.
A A A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit Closed Circuit Television (CCTV) saat menggeledah rumah Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, Minggu (15/7).

Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo. Tak hanya CCTV, dalam penggeledahan ini, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

"Saya dapat juga dari tim yg telah selesai penggeledahan di rumah Dirut PLN ada beberapa dokumen juga yang diduga terkait PLTU kemudian barang bukti elektronik termasuk CCTV," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (16/7).

Diketahui, tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi untuk mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Selain rumah Sofyan Basir, tim menggeledah rumah Eni Saragi serta rumah, kantor dan apartemen Johanes. Dari penggeledahan di sejumlah lokasi ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen, seperti dokumen keuangan dan dokumen terkait proyek PLTU Riau-1. Tak hanya itu, tim penyidik juga menyita barang bukti elektronik.

"Dokumen keuangan, dokumen terkait PLTU tersebut prosesnya seperti apa itu nanti kita pelajari. Ada juga barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik ini tentu bisa didapatkan dari laptop dan sejenisnya," katanya.

Febri mengatakan, tim penyidik akan mempelajari lebih jauh berbagai barang bukti yang disita tim penyidik dari rangkaian penggeledahan pada Minggu (15/7) kemarin. Tak tertutup kemungkinan tim penyidik bakal memeriksa sejumlah saksi, termasuk Sofyan Basir untuk mengklarifikasi sejumlah bukti yang ditemukan tim penyidik.

"Akan kami pelajari lebih lanjut dari penyitaan itu. Nanti jika dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut kami panggil saksi-saksi," katanya.

Febri menuturkan, awalnya Sofyan tidak mengetahui adanya penggeledahan di rumahnya. Namun, penyidik menjelaskan secara runut, kegiatan tersebut merupakan pengembangan kasus PLTU Riau-1, salah satu proyek dalam program 35.000 megawatt (MW).

"Awalnya tidak ada ya, tapi kemudian datang ke rumah dan (kami) jelaskan bahwa memang sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan suap PLTU di Riau. Kita jelaskan proses berjalan dengan baik," katanya.

Febri menegaskan, penggeledahan ini dilakukan tim penyidik untuk mencari bukti-bukti terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Tak hanya menelusuri aliran dana yang diduga telah diterima Eni sekitar Rp 4,8 miliar, tim penyidik juga mendalami kerja sama terkait proyek ini.

"Kami mencari dua hal informasi terkait dengan dugaan aliran dana yang sudah mengalir totalnya Rp 4,8 miliar bagian dari Rp 500 juta dari OTT, kemudian transaksinya bagaimana ini sangat panting juga didalami lebih lanjut terutama terkait kerjasama pada PLTU di Riau-1," katanya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengakui pengusutan kasus ini akan memerlukan waktu yang panjang. Hal ini lantaran banyak hal yang harus didalami tim penyidik.

"Dari hasil ekspose saya katakan ini kayaknya ini jalan panjang, pesan saya ini jalan panjang yang menurut saya ada reli panjang yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan bisa terbuka terus bisa lebih cepatlah," kata Saut.

Lebih lanjut Saut enggan menyebut kasus ini sebagai kasus besar. Menurutnya besar atau kecilnya sebuah kasus merupakan hal yang relatif. Yang pasti kata Saut, proyek PLTU Riau-1 yang menjadi bancakan Eni merupakan bagian dari program 35.000 MW yang menelan anggaran Rp 1.100 triliun. KPK sendiri, kata Saut telah mewanti-wanti stakeholder terkait mengenai potensi terjadinya penyimpangan dalam program ini.

"Kalau kamu bicara ada Rp 1.100 triliun dana 35.000 MW yang disiapkan itu kita sudah bicarakan pada awal Januari 2017, kita sudah panggil semua stakeholder itu kan kita diskusikan potensi fraud yang bisa muncul dari situ. Ya benar yang kamu bilang, besar. Tapi kita lihat apakah itu nanti sampai sejauh itu," katanya.

Sementara itu, PT PLN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. PT PLN memastikan Sofyan Basir sebagai warga negara yang patut dan taat hukum jika di kemudian hari harus menjalani proses hukum terkait kasus ini.

"Bila mana di kemudian hari terjadi perkembangan yang mengarah pada proses hukum, maka Sofyan Basir sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum yang berlaku sampai dengan adanya pembuktian di persidangan dan mendapatkan putusan pengadilan yang tetap dan mengikat," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka dalam keterangan pers yang diterima SP di Jakarta, Senin (16/7).

Made Suprateka menyatakan, manajemen PT PLN belum menerima informasi apapun dari KPK mengenai status hukum Sofyan Basir. PT PLN juga belum mendapat informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di rumah Sofyan Basir. Meski demikian, PT PLN berharap penggeledahan terhadap rumah Sofyan Basir dilakukan KPK sesuai koridor hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan.

"Kami belum menerima informasi apapun dari KPK terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK mengenai perkara apa yang disangkutpautkan kepada Sofyan Basir. KPK dan Direksi PLN selama ini memiliki hubungan dan kerjasama ya g baik berupa MoU," papar Made Suprateka.

Diketahui, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka suap, Sabtu (14/7). Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7).

Eni diduga telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Johannes terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Diduga uang itu merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan Johannes kepada Eni terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Suap ini bukan pertama kali diterima Eni dari Johannes. KPK menduga, uang ratusan juta rupiah itu merupakan pemberian keempat dari Johannes untuk Eni. Sedikitnya, total uang yang diterima Eni dari proyek ini mencapai Rp 4,8 miliar, dengan rincian Rp 2 miliar pada Desember 2017, Rp 2 miliar pada Maret 2018 dan Rp 300 juta pada 8 Juni 2018.

Eni diduga berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari BlackGold, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eni selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...