Hadapi Gugatan Setnov,

KPK Koordinasi dengan Ditjen Imigrasi

FOTO | ANTARASetya Novanto
A A A

Kalaupun yang digugat (Ditjen) Imigrasi saja tentu saja pihak Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK karena permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK tentu kita akan koordinasi. Karena pencegahan ke luar negeri bukan hanya ke SN (Setya Novanto) tapi beberapa pihak lain dalam kasus e-KTP dan juga dalam hampir semua kasus korupsi yang kita tangani,

Febri Diansyah Jubir KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk menghadapi gugatan Ketua DPR, Setya Novanto. Diketahui, Novanto menggugat Dirjen Imigrasi atas pencegahannya ke luar negeri selama enam bulan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku belum mendapat surat resmi mengenai gugatan ini. Namun, Febri memastikan KPK bakal berkoordinasi dan membantu Ditjen Imigrasi yang menjadi pihak tergugat. Hal ini lantaran lembaga antikorupsi yang meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Setnov bepergian ke luar negeri. Tak hanya Novanto, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah pihak lain dalam kasus e-KTP maupun kasus-kasus lainnya.

"Kalaupun yang digugat (Ditjen) Imigrasi saja tentu saja pihak Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK karena permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK tentu kita akan koordinasi. Karena pencegahan ke luar negeri bukan hanya ke SN (Setya Novanto) tapi beberapa pihak lain dalam kasus e-KTP dan juga dalam hampir semua kasus korupsi yang kita tangani," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/10) malam.

Febri menyakini, pencegahan Novanto bepergian ke luar negeri berdasar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan, setiap pencegahan ke luar negeri yang dilakukan Ditjen Imigrasi terhadap pihak-pihak yang diproses KPK berdasarkan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Jadi di UU KPK sangat clear sebenarnya KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait dalam hal ini Imigrasi untuk tidak berpergian ke luar negeri. Jadi imigrasi menjalankan tugas UU sebenarnya. Jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dengan pencegahan ke luar negeri," katanya.

Pencegahan Novanto ke luar negeri kata Febri sah dan masih berlaku meski Novanto memenangkan gugatan praperadilan. Hal ini lantaran dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengabulkan gugatan praperadilan Novanto tidak mencabut status cegah Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Apalagi kalau kita baca putusan praperadilan kemarin salah satu permintaam dari pihak Setya Novanto untuk mencabut pencegahan ke luar negeri tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim mengatakan itu kewenangan administrasi pejabat yang mengeluarkannya," katanya.

Novanto sebelumnya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Status tersangka ini gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto.

Usai memenangkan praperadilan ini, Novanto tak pernah memenuhi panggilan untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam persidangan perkara e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Novanto yang sempat terbaring di Rumah Sakit Premier Jatinegara karena menderita sejumlah penyakit mulai dari vertigo, gula darah hingga jantung mengaku harus memeriksakan kesehatan saat dijadwalkan bersaksi pada Senin (9/10) lalu.

Novanto juga tak menghadiri persidangan pada Jumat (20/10) kemarin dengan alasan harus menghadiri sejumlah kegiatan. Dalam surat yang dilayangkan Sekretariat DPR, Novanto meminta Jaksa KPK hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya dalam persidangan tersebut. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak permintaan Novanto tersebut.

Jaksa KPK bersikukuh akan memanggil kembali dan menghadirkan Novanto untuk bersaksi di pengadilan, meski telah dua kali tidak memenuhi pemanggilan.

Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto menegaskan, keterangan Novanto sangat diperlukan dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong. Kehadiran Novanto dibutuhkan untuk mengonfirmasi secara langsung beberapa hal substansi yang membuktikan dakwaan terhadap Andi Narogong. Hal ini lantaran Novanto diduga mengetahui terjadinya korupsi proyek yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun tersebut. Bahkan, dalam dakwaan terhadap Andi Narogong, Novanto diduga kuat turut terlibat dalam korupsi e-KTP.

"Apalagi dalam surat dakwaan kami, SN (Setya Novanto) adalah orang yang ikut didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10).

Jadi di UU KPK sangat clear sebenarnya KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait dalam hal ini Imigrasi untuk tidak berpergian ke luar negeri. Jadi imigrasi menjalankan tugas UU sebenarnya. Jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dengan pencegahan ke luar negeri,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...