Hari Pahlawan,

KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka

FOTO | ANTARAWakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, 10 November 2017. KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik
A A A

Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK, penyelidik, penyidik dan penuntut KPK melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto), anggota DPR RI,

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

JAKARTA - Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan kembali Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Jumat (10/11). Penetapan kembali Novanto sebagai tersangka dilakukan KPK setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan.

Melalui proses gelar perkara yang diikuti oleh penyelidik, penyidik, penuntut dan pimpinan KPK pada akhir Oktober 2017, lembaga antikorupsi menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

"Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK, penyelidik, penyidik dan penuntut KPK melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto), anggota DPR RI," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11).

Sebagai anggota DPR periode 2009-2014 Novanto bersama-sama Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

"SN diduga melangar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP," katanya.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...