Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Untuk Lindungi Pelaku Usaha

KPK – KADIN Aceh Bentuk Komite Advokasi Daerah

HT ANWAR IBRAHIMKetua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh H Makmur Budiman
A A A

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Aceh mengajak pengusaha ikut mencegah praktik korupsi di daerah termasuk di Aceh.

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan dengan membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Aceh.

“Pencegahan Korupsi Sektor Swasta yang dirangkaikan dengan akan dibentuknya Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi di Aceh," kata deputi pencegahan KPK, Agus pada pertemuan dengan kalangan pengusaha yang dilakukan secara virtual, di Gedung Saudagar Aceh, Kamis (19/11/2020).

Menurut Agus selaku Koordinator Wilayah III KPK, Agus dan Ibu Irene, Komite (KAD) ini akan berfungsi sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha.

Hal itu dilakukan guna mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di sektor bisnis, KPK membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi di Aceh.

"KPK menilai, peran swasta sangat besar dalam upaya pencegahan korupsi, karenanya jangan lagi membuka peluang suap dalam bisnis,” ungkap Agus.

Untuk di ketahui, KAD adalah forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat (public-private dialogue) yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah (KAD) dan di tingkat pusat (KAN).

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh H Makmur Budiman mengatakan dalam rangka membangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di Aceh, KPK menggelar rapat koordinasi dengan Kadin, organisasi bisnis, para pelaku usaha serta pemerintah untuk bersepakat membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Aceh.

Makmur juga mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan Rencana aksi pencegahan praktik korupsi di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun ini.

Mengutip pernyataan KPK, pelaku usaha rentan terjerat hukum, dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Aceh.

“Pengalaman di mana-mana tindak pidana itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu melibatkan lebih dari satu pihak,” ujarnya

Sedangkan kepala Inspektorat Aceh, Ir Zulkifli mengapresiasi langkah KPK membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD).

Kegiatan ini dinilainya termasuk dalam fungsi KPK melakukan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di daerah termasuk di Aceh.

KAD memperbaiki tata kelola bisnis melalui kolaborasi multisektoral

Sedangkan Ibu Irene dari KPK menjelaskan, KAD yang akan dibentuk atas inisiasi KPK dengan struktur terdiri atas unsur pemerintah daerah, asosiasi bisnis, kamar dagang, akademisi, dan masyarakat sipil (LSM).

“Melalui forum ini KPK memfasilitasi untuk membangun sinergitas antara Pemda dengan sektor swasta untuk membangun dunia usaha yang berintegritas di provinsi Aceh.

Proses pembentukan KAD Aceh, mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk menyusun struktur keanggotaan, pengurus menyusun rencana aksi atas daftar persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam kaitan hubungan dengan pemda sebagai regulator.

KPK juga dapat menfasilitasi KAD untuk menghasilkan rekomendasi dan menyusun rencana aksi.

Upaya pencegahan korupsi ini dilakukan KPK sebagai bagian dari program Profit (profesional berintegritas).

Sebuah program pencegahan korupsi yang bertujuan mendorong pembangunan integritas di sektor bisnis guna mencegah praktik suap dan korupsi serta memperbaiki tata kelola bisnis melalui kolaborasi multisektoral.

"Nah, mungkin nanti, KPK juga akan membuat sebuah panduan pencegahan korupsi di sektor swasta " ujarnya.

Rapat dihadiri selain Koordinator Wilayah III/deputi pencegahan KPK, Agus dan Ibu Irene, kepala Inspektorat Aceh Zulkifli juga hadir pengurus Kadin Aceh, LPJK, Gapensi, Haswana Migas, Aspindo dan organisasi bisnis lainnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...