Menteri Agama RI Jenderal (Purn) Fachrul Razi melantik Dr H Iqbal SAg MAg sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Jumat, (10/7/2020). Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Daya. Pria yang juga pernah menjabat Kepala Kantor Kemenag Aceh Selatan itu lahir di Pidie, 31 Desember 1970.

MaTA: 

Konsistensi DPRA Dipertanyakan

ISTIMEWAKoordinator MaTA, Alfian
A A A

Publik berkewajiban menagih terhadap keputusan tersebut karena DPRA sempat menjadwalkan rencana paripurna

Alfian Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan komitmen DPRA terhadap rencana rapat paripurna persetujuan pembatalan terhadap proyek multi years sebesar 2,7 Trilyun masa tahun anggaran 2020 - 2022.

Undangan Rapat

DPRA sempat menjadwalkan rencana paripurna untuk pembatalan proyek multi years tersebut pada tanggal 26 maret 2020 lalu. hal tersebut berdasarkan surat ketua DPRA bernomor: 160/745, akan tetapi tanggal 25 maret pihak DPRA membatalkan dengan alasan, tidak siapnya pihak sekretariat DPRA dalam persiapan paripurna tersebut dengan keadaan masa pandemi dan anggota DPRA juga baru saja pulang dari jakarta.

"Kami sangat memahami alasan tersebut karna di tengah kondisi covid-19 sehingga publik sangat mengerti.Publik berkewajiban menagih terhadap keputusan tersebut karena DPRA sempat menjadwalkan rencana paripurna,"tegas Koordinator MaTA, Alfian Sabtu (20/6/2020).

Berita acara Rapat Pimpinan DPR Aceh dengan Para ketua Fraksi DPR Aceh

Kemudian, pada Selasa 9 Juni 2020 pimpinan DPRA bersama para ketua fraksi di DPRA mengadakan rapat pimpinan kembali, akan tetapi tidak juga memberikan kepastian terhadap rencana rapat paripurna tersebut akan dilakukan.

"Hanya tertulis kalimatnya 'akan dicari waktu yang tepat' ini kan kalimat bersayap dan dapat diartikan macam macam oleh publik sehingga sampai saat ini kepatian terhadap hasil rapat badan musyawarah DPRA belum ada kejelasan. Jadi kita mempertanyakan dan menagih terhadap apa yang mareka putuskan," cetus Alfian.

MaTA sendiri menduga sudah ada "kesepakat jahat" sehingga sengaja digantung dan publik dibiarkan lupa. Berdasarkan catatan pihak MaTA, paket multi years tersebut cacat prosedural karena tidak ada pembahasan oleh pimpinan DPRA sebelumnya.

Kata Alfian, Pimpinan DPRA sebelumnya merangcang paket ini dengan sistematis dan paksaan dengan tujuan harus jadi. Oleh sebab itu mudah bagi publik menilainya.

"Kenapa peristiwa demikian bisa terjadi, ya karna dugaannya ada "komitmen fee". Jadi kalau dari MaTA sendiri sudah menyimpulkan, pimpinan DPRA sebelumnya sudah menabrak, Pasal 54A ayat (3), (4), dan (6) Permendagri Nomo 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana menyatakan bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujun DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD,"papar Koordinatar MaTA.

“Artinya, berdasarkan persetujuan secara anggota DPRD dan bukan pimpinan saja dan juga pelanggaran secara tatip DPRA sendiri,"tambahnya.

Sementara berdasarkan catatan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), hasil dari rapat badan musyawarah DPRA waktu itu disepakati rencana pansus terhadap Pembangunan Gedung Onkologi RSUDZA, Pansus Pencairan Kredit PT Bank Aceh Syariah, Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P Tahun Anggaran 2019, serta rapat paripurna pembatalan proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 senilai Rp 2,7 triliun.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...