Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh Sulaiman SE menyarankan kepada eksekutif yang ingin menyusun panduan protokol kesehatan dalam rangka menyambut New Normal di Aceh agar memasukan sejumlah kebutuhan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi masyarakat.

Komisi IV DPR Minta KKP Bangun Fasilitas PPN Idi

MUHAMMAD FAISALAnggota Komisi IV DPR-RI Muslim, S.HI, MM melihat aktivitas hasil tangkapan nelayan saat mengunjungi PPN Idi, Kabupaten Aceh Timur, Minggu.(8/3/2020).
A A A

ACEH TIMUR- Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun sejumlah fasilitas dan sarana pendukung di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Kabupaten Aceh Timur. Pengalokasian anggaran tersebut dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir melalui program yang pro-rakyat.

"Program KKP harus mampu mensejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat nelayan, petani tambak, petambak garam, kelompok budidaya ikan dan membangun fasilitas pengolah dan pemasar hasil perikanan," kata anggota Komisi IV DPR-RI, Muslim SHi MM kepada sejumlah wartawan saat meninjau PPN Idi, di Kabupaten Aceh Timur, Minggu (8/3/2020).

Selain itu, KKP juga harus menampung seluruh keluhan nelayan sepanjang pesisir Aceh. Seterusnya mengusulkannya dalam program tahun anggaran 2021 ke pantai timur Provinsi Aceh, seperti kebutuhan pelebaran kolam sebagai terminal kapal dan tempat penyimpanan dan pendinginan ikan atau cold storage.

"Jika KKP membangun cold storage dengan kapasitas tampung antara 1.000 hingga 3.000 ton ikan di PPN Idi, maka harga ikan tentu akan selalu normal," terang Muslim.

Muslim menjabarkannya, disaat tidak memiliki tempat pendinginan dan penyimpanan ikan, lanjut putra Aceh Timur, maka hasil tangkapan setiap hari antara 200-400 ton per hari langsung dipasarkan dan diangkut ke luar Aceh.

"Jika tangkapan melimpah, tentu harga ikan murah. Disaat ikan tidak dijual saat dilakukan pembongkaran, maka ikan membusuk. Sehingga nelayan harus menjual, meskipun harga murah. Tapi jika cold storage tersedia, maka ikan akan disimpan ke tempat pendinginan dan tentu dijual saat harga ikan normal di pasaran," urai Muslim.

Kebutuhan lain berdasarkan masukan tokoh-tokoh nelayan, Muslim mengaku kebutuhan cold storek paling mendesak di PPN Idi, karena pelabuhan di Kabupaten Aceh Timur adalah pelabuhan terbesar kedua setelah PPN Lampulo di Banda Aceh.

"Selain cold storege, PPN Idi juga butuh alat berat jenis exavator untuk melakukan pengerukan dermaga yang hingga saat ini masih dangkal. Muda-mudahan dengan dorongan kita nanti, KKP bisa menggelontorkan APBN ke Aceh Timur," harap Muslim.

Sebagai wakil rakyat di Komisi IV DPR-RI, Muslim mengaku akan memperjuangkan kesejahteraan nelayan, apalagi daerah itu bekas daerah yang pernah dilanda konflik bersenjata selama 30 tahun lebih. Bahkan sebagian kapal motor (KM) milik nelayan pernah dibakar orang tak dikenal dulu, sehingga sangat wajar PPN Idi dibangun dengan harapan masyarakat sejahtera untuk Indonesia yang lebih maju.

Hadir dalam kesempatan itu antara Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur, T Syawaluddin, Kepala UPTD PPN Idi, Ermansyah, dan Wakil Panglima Laot Lhok Kuala Idi, Sulaiman, serta aparatur desa setempat. Selain mengunjungi PPN Idi, Muslim dari Komisi IV DPR RI itu juga menampung aspirasi masyarakat pesisir yang nantinya menjadi masukan dalam rapat dengan kementerian terkait di Senayan, Jakarta.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...