Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman meresmikan News Room acehimage.com, Rabu (8/7/2020). Penandatangan prasasti tersebut berlangsung di Pendopo Wali Kota yang disaksikan oleh CEO acehimage.com AK Jailani, Pemred acehimage.com HT Anwar Ibrahim, Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman serta sejumlah pimpinan media lainnya.

Kinerja BPKS Tak Sebanding dengan Keseriusan Nova

FOTO | ISTIMEWA.
A A A

Dua kelemahan yaitu regulasi dan manajemen, merupakan hambatan serius yang harusnya cepat dievaluasi dan diclaerkan oleh dewan kawasan

Drs. HT. Anwar Ibrahim Pemimpin Redaksi

DUA dekade sudah Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) berjuang membangun kawasan freeport, hasilnya apa?  Sepertinya BPKS belum terlalu paham apa yang (harus) dilakukan.

Padahal lembaga yang mengurusi kegiatan bisnis ini sudah mendapatkan dana triliunan rupiah atau ratusan miliyar rupiah dari pemerintah pusat melalui APBN setiap tahun sejak 2001. Tapi lagi-lagi muncul pertanyaan. Hasil yang telah dicapai apa?

Faktanya boleh dikata kinerja lembaga itu belum menunjukkan hasilnya.

Padahal respons pemerintah terutama dari Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah sangatlah serius terhadap pembangunan kawasan Sabang. Keseriusan itu dapat dilihat dari respeknya Nova terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau melibatkan BPKS. Bahkan kegiatan seminar kacil pun dia sudi meluangkan waktu untuk hadir dan  datang ke Sabang.

Kalau saja keinginan Plt Gubernur Aceh selaku Ketua DKS itu dijadikan sebagai bagian dari manisfestasi semangat membangun yang diimbangi dengan kinerja, maka sudah seharusnya freeport jadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pasti terjadi, tidak seperti kondisi yang dirasakan sekarang ini.

Sekali lagi, seandainya kebijakan dan keinginan Plt Gubernur Aceh itu dapat ditangkap nalar oleh manajemen badan pengelola kawasan maupun pihak kepentingan, paling tidak ekonomi daerah akan bertumbuh.

Sekali waktu dalam sebuah seminar yang diadakan BPKS di Sabang, Nova Iriansyah menyatakan, pembangunan kawasan ini memiliki tujuan yang baik.Tapi sejauh ini perjalanan pembangunan kawasan freeport tidak terlalu berjalan mulus.

Dalam realitasnya, pengembangan kawasan itu sejak lahir dan hingga  kini sudah berumur 20 tahun, kinerja BPKS masih juga diselimuti banyak kendala. Jadi apa hendak dikata, kondisi pengembangannya masih juga dihadang oleh banyak tantangan.

Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi, apakah karena faktor internal yaitu lemahnya energi manajemen BPKS akibat dari kompetensi sumber daya manusia (Human Resource) yang tak berdaya?

Atau bisa jadi, belum maju Sabang karena tidak ada keikhlasan atau kurang seriusnya pemerintah pusat untuk membantu kawasan ini secara politis atau karena dana yang diberikan pemerintah dari APBN belum maksimal. Sehingga berbagai aktivitas perdagangan, import-ekspor di kawasan ini menjadi stagnan.

Kalau dikatakan kondisi seperti itu karena pemerintah lalai sehingga berakibat pada pengembangan Sabang tertatih-tatih. Kalau pemikiran seperti itu, mungkin juga tidak seratus persen benar.

Karena anggaran pemerintah yang dialokasikan sudah mencapai ratusan milyar setiap tahun dan mengalir ke BPKS sebagai lembaga pengelola..

Bila ada orang menilai pemerintah kurang serius memberikan atensi yang dijadikan alasan sehingga pengembangan kawasan tak dapat dicapai, maka  sesungguhnya alasan tersebut juster tidak rasional, selain akan berdampak luas terhadap semua kegiatan disana.

"Tak mungkin pemerintah tidak serius. Itu tadi, terbukti setiap tahun ratusan miliar anggaran dari APBN mengalir ke BPKS," kata akademisi Unsyiah, Dr Mukhlis Yunus, Selasa, 20 Agustus 2019.

Oleh karena itu yang dikhawatirkan yang menjadi penyebab kawasan tidak berkembang justeru berawal dari kelemahan regulasi dan pihak manajemen BPKS

"Dua kelemahan yaitu regulasi dan manajemen, merupakan hambatan serius yang harusnya cepat dievaluasi dan diclaerkan oleh dewan kawasan".

Kemudian pemerintah pusat harus lebih bijak terutama terkait dengan ketersediaan regulasi, anggaran dan soal sumber daya manusianya. Misalnya terkait besaran anggaran yang digelontorkan belum cukup maksimal untuk membangun infrastruktur.

Begitu juga dengan dukungan politik, nyata belum mampu melahirkan regulasi yang dapat  memperkuat kedudukan serta operasional lembaga masih kurang maksimal.

Padahal pembangunan kawasan ini perlu didukung secara politis yang justeru dirasakan belum dilakukan secara serius oleh pemerintah pusat.

Perlu dipahami juga masalah anggaran, political will, SDM dan regulasi adalah komponen sangat urgens yang perlu segera dituntaskan.

Belum adanya regulasi seperti Petaturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Paraturan Gubernur (Pergub) ataupun Qanun menjadi hambatan utama selama ini.

Ketiadaan aturan main tersebut justeru telah menjadi alasan bagi manajemen BPKS, mareka tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa aturan-aturan yang butuhkan.

Kedepan pemerintah jangan lagi menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap penyediaan regulasi untuk mendorong dan memperkuat kerja serta kedudukan BPKS secara hukum.

Seperti diungkapan pengamat politik dan pemerintahan Universitas Muhamadyah (Unmuha), Dr Taufiq Abdul Rahim, bahwa dengan belum adanya  kecukupan regulasi turunan undang-undang nomor 37 tahun 2000, maka hambatan akan terus mendera BPKS. Dan ke depan lembaga ini pasti terus tak berdaya.

Sementara Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah yang kita tau sangat concern dan berkeinginan kawasan free port Sabang berkembang maju dalam infrastruktur dan maju secara ekonomi.

Namun semua itu kembali kita bertanya, bagaimana dengan manajemen BPKS sendiri.

Komentar

Loading...