Zumi Zola Tersangka,

Kepemimpinan Provinsi Jambi Goyah

FOTO | ANTARAGubernur Jambi, Zumi Zola
A A A

JAKARTA - Penetapan Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/2) membuat kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi goyah.

Goyahnya kepemimpinan Pemprov Jambi tersebut tercermin dari tidak searahnya kebijakan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, HM Dianto.

Bertepatan dengan penetapan Zumi Zola sebagai tersangka, Jumat (2/2), Sekda Pemprov Jambi melantik 392 orang pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Jambi. Padahal Wakil Gubernur Jambi sudah meminta pelantikan pejabat tersebut diundur mengingat suasana di lingkungan Pemprov kurang kondusif terkait penetapan Zumi sebagai tersangka.

“Saya sudah meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jambi, Husairi menunda pelantikan 392 orang pejabat Pemprov Jambi karena KPK sedang melakukan proses hukum terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola. Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi,” kata Fachrori Umar kepada wartawan di Jambi, Jumat (2/2).

Fachrori mengatakan, sebagai Wakil Guernur Jambi, dirinya tidak masuk dalam Tim Badan Perwakilan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Provinsi Jambi. Tugasnya hanya memberikan pertimbangan.

“Kepala BKD Jambi, Husairi menghadap saya hari Rabu (31/1), melaporkan rencana pelantikan pejabat tersebut. Saya tidak setuju dan meminta untuk mengulur waktu karena kondisi kepemimpinan Jambi yang tidak kondisif. Gubernur Jambi sedang diperiksa KPK, kok pelantikan pejabat dilakukan. Kan bisa diundur,” katanya.

Fachrori lebih lanjut mengatakan, jika pelantikan pejabat Pemprov Jambi dilakukan padahal Zumi Zola sedang menjalani proses hukum di KPK, dirinya tidak bersedia menghadiri pelantikan tersebut.

“Dalam situasi kepemimpinan Pemprov Jambi yang tidak kondusif, saya tidak mau melakukan pelantikan tanpa perintah dari Gubernur Jambi,” katanya.

Dikatakan, Sekda Pemprov Jambi, HM Dianto melantik pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Jambi atas permintaan Kepala BKD Jambi, Husairi. Pelantikan tersebut dinilai tidak ada masalah karena sudah direncanakan sejak satu bulan lalu.

Tidak searahnya kebijakan kepemimpinan di lingkungan Pemprov Jambi pasca penetapan Zumi Zola menjadi tersangka suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tampak juga dari perbedaan pendapat Sekda Pemprov Jambi, HM Dianto dengan Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi tentang pelantikan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi.

“Kepala BKD Provinsi Jambi tidak mencantumkan nama Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi, dr Apriyanto dalam daftar nama pejabat yang dilantik. Namun ternyata dr Apriyanto tetap dilantik menjadi Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi yang dilantik itu yakni, dr Apriyanto berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi,” katanya.

HM Dianto pada kesempatan tersebut mengatakan, para pejabat Pemprov Jambi yang dilantik tersebut telah melalui evaluasi dengan tim. Tim itu terdiri dari Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi, Biro Hukum Pemprov Jambi, Baperjakat Provinsi, BKD Provinsi Jambi, Asisten III Pemprov Jambi dan Sekda Pemprov Jambi.

“Jedi pelantikan pejabat Pemprov Jambi tersebut bukan didasarkan suka atau tidak suka, tetapi didasarkan melalui kepangkatannya, track record (prestasi) selama ini dan loyalitas mereka,” ujarnya.

HM Dianto meminta para pejabat Pemprov Jambi yang dilantik mampu memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat. Para pejabat yang dilantik juga diharapkan melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya.

“Selain itu kami mengharapkan agar para pejabat Pemprov Jambi yang dilantik menjaga netralitas di tahun politik, baik pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 maupun pemilihan umum tahun depan,” kata Dianto.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi menjelaskan, pelantikan 392 orang pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemprov Jambi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang sudah terjadi satu tahun. Kekosongan jabatan tersebut disebabkan ada pejabat yang mengundurkan diri, pindah tugas, masalah kesehatan dan ada juga yang pensiun.

Dijelaskan, pelantikan pejabat Pemprov Jambi itu sudah direncanakan satu bulan lalu. Kalau Gubernur Jambi, Zumi Zola tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pelantikan akan dilakukan Zumi Zola. Karena itu pelantikan pejabat tersebut tidak ada masalah.

“Pelantikan pejabat Pemprov Jambi yang dilakukan Sekda Pemprov Jambi sah. Bahkan seandainya tidak ada Sekda pun, kepala kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melakukan pelantikan,” tandasnya.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...