Mantan Pejabat PTSP BPKS Langgar Aturan

Kepala BPKS Batalkan Surat PT CDB

FOTO | Jalaluddin Zky.
A A A

SABANG – Mantan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Syarjani, diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pengeluaran surat izin masuk gula dari luar negeri ke kawasan Sabang, sebanyak 750 ton, yang diberikan kepada perusahaan importer PT Central Distribusi Batam (PT CDB)

Atas surat yang dinilai cacat hukum itu, maka Kepala BPKS Dr Drs Sayid Fadhil SH MHum, membatalkan surat pemohonan izin masuk gula dari luar negeri ke Sabang. Pembatalan tersebut karena mantan Direktur PTSP, diduga coba mengalabui jabatan yang pernah didudukinya.

Surat pembatalan tersebut ditangani Kepala BPKS Sayid Fadhil. Jumat (09/06/18) Tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Izin Pemasuka Barang ke Kawasan Sabang, yang diberikan kepada Direktur PT Central Distribusi Batam (PT CDB) Cabang Sabang.

Dalam surat itu disebutkan, sehubungan penerbitan Surat Izin Barang ke Kawasan Sabang (SIPB-KS), Nomor.513/PTSP-BPKS/06 tanggal 27 April 2018, atas nama PT Central Distribusi Batam pimpinan Hanki, dengan alamat jalan Perdagangan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, jenis barang Gula Pasir sebanyak 750 ton.

Surat tersebut menjelaskan beberapa hal diantaranya.
Pertama.
Adanya ketidaklaziman administrasi penerbitan surat, yaitu pemberian masa berlaku surat untuk satu kali kegiatan selama 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan, (lazimnya hanya diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjangkan selama 15 (lima belas) hari apabila diperlukan.

Kedua
Penandatanganan SIPB-KS pada tanggal 27 April 2018 yang dilakukan saudara Syarjani, (Kepala PTSP BPKS) terkesan 'dipaksakan' karena terhitung sejak tanggal 02 Mei 2018 (sesuai Keputusan Kepala BPKS Nomor.32/BPKS/2018telah dilakukan mutasi jabatan Kepala PTSP BPKS (dari Saudara Syarjani kepada Saudara Syahrul).

Ketiga
Penerbitan SIPB-KS tersebut tanpa berkoordinasi atau mendapat arahan dari Kepala BPKS, dan juga tidak ada pemberitahuan kepada Kepala KTSP yang baru.

Keempat
Pemberitahuan SIPB-KS kepada instansi-instansi terkait (sesuai daftar tembusan) diedarkan pada tanggal 28 Mei 2018 (ada rentang/selisih waktu selama 1 (satu) bulan) sejak surat ditandatangani.

Kelima
Terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang

Keenam
terkait hal tersebutdi atas, maka SIPB-KS Nomor.513/PTSP-BPKS/06 tanggal 27 April 2018, kami nyatakan dicabut dan batal demi hukum. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Surat pembatalan tersebut ditandatngani Kepala BPKS Sayid Fadhil yang ditembuskan kepada Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku Anggota Dewan Kawasan Sabang, Ketua DPRK Sabang, Danlanal Sabang, Kapolres Sabang, Kepala Bea dan Cukai Sabang, Kepala Kantor Karantina Kesehatan Sabang, Kepala Kantor Karantina Pertanian Sabang, Kepala Kantor Imigrasi Sabang dan Kepala Kantor Sayhbandar/Otoritas Pelabuhan Sabang.

Diharapkan kepada importer agar dalam mengurus perizinan di PTSP BPKS, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan lembaga, jebatan dan perusahaannya. Dalam pengurusan surat izin, diwajibkan mentaati prosedur dan aturan yang berlaku. Sebut sumber dalam BPKS kepada media ini.

Penulis:Jalaluddin Z.Ky
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...