Hasrat masyarakat di wilayah tengah Aceh untuk pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kian masif. Bermacam upaya untuk proses percepatan lahirnya Provinsi ALA terus dilakukan, baik itu dari kalangan pimpinan daerah, tokoh pejuang, aktivis, mahasiswa hingga reje Kampung di wilayah tengah tersebut. Sejumlah pemuda memasang pamplet yang bertuliskan Kantor Bupati Bener Meriah Provinsi ALA yang dipasang persis didepan kantor Bupati Bener Meriah. Kamis ( 24/9/2020).

Pengamat Ekonomi:

Kepala BPKA Harus Segera Dievaluasi

AK JailaniPengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadyah Aceh Dr.Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si
A A A

ini sebaiknya segera dilakukan. BPKA ini merupakan nadi ataupun jantung yang sangat krusial jika dianalogikan pada struktur tubuh manusia

Dr. Taufik Abdul Rahim, SE, M.Si Pengamat Ekonomi

BANDA ACEH - Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Dr Taufik Abdul Rahim SE MSi sejalan dengan pendapat DPRA yang menyebutkan Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) perlu dievaluasi.

Menurutnya kinerja BPKA dibawah kendali Bustami Hamzah SE MSi tidak maksimal dalam mengupayakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan jauh dari target di tahun anggaran 2019.

Itu sebabnya, Dr Taufik secara tegas meminta kepada Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT agar mempertimbangkan kembali posisi Bustami Hamzah sebagai kepala BPKA. Sebab posisi sebagai Kepala BPKA merupakan salah satu posisi penting dalam instansi Pemerintah Aceh.

BACA JUGA: Kinerja BPKA Tidak Sesuai Target

"Berdasarkan hasil rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Rapat Paripurna 24 Juli 2020, tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), ini sebaiknya segera dilakukan. BPKA ini merupakan nadi ataupun jantung yang sangat krusial jika dianalogikan pada struktur tubuh manusia," jelas Taufik menjawab acehimage.com, Minggu (26/7/2020).

Desakan dari dosen Unmuha ini bukan tanpa sebab, sebut saja persoalan capaian kinerja dengan presentase PAD rendah sebesar 25%, dari target Rp 15.692.775.230.941 atau sama dengan Rp 3.923.193.807.735, juga ternyata realisasinya Rp 2.541.296.647.772 atau sebesar 16,19% pada tahun 2019.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kecurigaan terhadap kinerja BPKA yang tidak maksimal. Ataupun dicurigai ada kebocoran penerimaan daerah Aceh yang dikelola. Indikator capaian kinerja keuangan seperti ini tidak akuntabel dan sama sekali jauh dari penilaian positif untuk membangun Aceh yang bermatabat sesuai dengan visi-misi Gubernur Aceh periode 2017-2022.

BACA JUGA: DPRA Minta Plt Gubernur Evaluasi Kepala BPKA

"Jika unsur pendapatan untuk menambah penerimaan di Aceh pada sektor penggalian dan beberapa aktivitas penting penunjang pendapatan, sangat gencar pengutipan retribusi dan pajak, mengapa capaiannya hanya cuma 16,19%. Ini sangat mengkhawatirkan ditengah gencar aktivitas dan pembangunan infrastruktur fisik yang dilaksanakan di Aceh pada berbagai tempat. Termasuk pengutipan berbagai item pajak yang seharusnya menjadikan postur penerimaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh cukup signifikan bertambah dan menggairahkan. Karenanya, melihat secara ril aktivitas masyarakat selama tahun 2019 dan sebelumnya, sangat tidak rasional capaian penerimaan yang dilaporkan oleh BPKA seperti itu. Maka sangat wajar DPRA merekomendasikan untuk dievaluasi, atau jika perlu bila ada penyelewengan keuangan dilakukan tindakan konsekwensi hukum,"tegas akademisi yang gencar menyorot kebijakan Pemerintah yang dinilai menyimpang.

Demikian juga, perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBA tahun 2019 yaitu, target 30,92% realisasinya 41,43%, serta belanja langsung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) target 69,08%, ternyata realisasinya APBA 2019 sebesar 58,57%. Atas dasar itu, Pengamat ekonomi dari Unmuha ini mengatakan gambaran kebijakan keuangan dan keuangan publik yang kacau dan amburadul dalam kinerja BKPA, yang sama sekali tidak pro-rakyat dan tidak mampu mengatur postur keuangan yang berpihak kepada rakyat dalam kebijakan politik anggaran Aceh.

"Ini tidak boleh dibiarkan, sangat mengiris hati rakyat Aceh, sementara rakyat patuh memberikan kewajibannya dan berbagai kompensasi terhadap keperluan lain dikorbankan. Juga kepatuhan terhadap penyelesaian distribusi serta kutipan pajak, dan yang lainnya, tetapi kinerja BPKA buruk bahkan sangat dipertanyakan. Mungkin saja ada yang memanfaatkan keuangan yang dikelola oleh BPKA untuk kepentingan lainnya yang tidak dipahami oleh rakyat Aceh, mudah dimanfaatkan dan dimainkan untuk kepentingan ekonomi dan politik, sehingga mengganggu postur dan struktur kebijakan politik anggaran Aceh,"cetusnya.

Dengan begitu, Taufik menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja Badan Pengeloaan Keuangan Aceh (BPKA), bahkan jika ada penyimpangan keuangan dapat dilakukan proses dan prosedur hukum. Terlebih DPRA mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan Kepala BPKA sebagai Sekretaris TAPA pada saat pembahasan anggaran.

"Karena jika terus menerus mengulangi dan merugikan rakyat, bahkan tidak pro-rakyat, maka rakyat rugi, negara juga rugi, Aceh juga rugi. Jangan sepelekan rakyat, sementara gaji dan fasilitas bagi aparatur negara berasal dari uang rakyat,"tegas Taufik.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...