Fraksi PKS

Kembali Ingatkan Walikota Banda Aceh

FOTO | AK JAILANIFraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRK Banda Aceh kembali mengingatkan walikota Banda Aceh untuk fokus terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Banda Aceh dalam lima tahun mendatang.
A A A

Kami juga mengingatkan kepada walikota dan wakil walikota Banda Aceh periode 2017-2022 untuk merealisasikan janji-janjinya sebagaimana visi-misi dan program kerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022, seperti santunan kematian dan melahirkan, membebaskan biaya tebus raskin, menuntaskan persoalan air bersih, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di kota Banda Aceh,

Arida Sahputra Anggota DPRK Banda Aceh

BANDA ACEH — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRK Banda Aceh kembali mengingatkan walikota Banda Aceh untuk fokus terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Banda Aceh dalam lima tahun mendatang.

Walikota diminta untuk menjawab semua kritikan terhadap pelaksanaan syariat Islam dengan kerja-kerja nyata dan dirasakan langsung oleh warga kota Banda Aceh.

Hal demikian disampaikan Arida Sahputra disela-sela penyampaian pendapat akhir Fraksi PKS DPRK Banda Aceh terhadap rancangan qanun kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022, di DPRK setempat, Jumat (29/122017).

Oleh karena itu Arida meminta kepada seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar mampu menterjemahkan visi-misi walikota Banda Aceh sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD ini kedalam program kerja SKPK nya masing-masing.

“Kami berharap agar kedepan seluruh SKPK yang menjadi ujung tombak penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah dan Baitul Mal Kota Banda Aceh mendapatkan perhatian khusus dari saudara walikota,”ujarnya.

Selain itu Arida menilai perlunya pelibatan para keuchik dan imam-imam gampong dalam rangka menangkal segala upaya untuk melemahkan pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh.

Begitu juga dengan muhtasib gampong agar peran mereka betul-betul dimaksimalkan, serta mendapatkan perlindungan dan peningkatan taraf hidup dengan program-program penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya kepada para muhtasib gampong ini. Karena menurutnya, muhtasib ini juga menjadi ujung tombak pelaksanaan syariat Islam di gampong.

“Kami juga mengingatkan kepada walikota dan wakil walikota Banda Aceh periode 2017-2022 untuk merealisasikan janji-janjinya sebagaimana visi-misi dan program kerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022, seperti santunan kematian dan melahirkan, membebaskan biaya tebus raskin, menuntaskan persoalan air bersih, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di kota Banda Aceh,” pungkas Arida.

Kami berharap agar kedepan seluruh SKPK yang menjadi ujung tombak penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah dan Baitul Mal Kota Banda Aceh mendapatkan perhatian khusus dari saudara walikota,
Editor:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...