DPR Aceh semakin gerah melihat kinerja Sekda Aceh dr Taqwallah yang dinilai semakin kacau. Dimana Sekda yang juga Ketua TAPA selama ini tidak mampu berkomunikasi baik dengan lembaga legislatif. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPR Aceh Sulaiman SE kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020) malam.

Kehati-hatian Kelola Keuangan dapat Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi

FOTO | HT Anwar IbrahimFoto Bersama usai pelantikan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh
A A A

Jika investasi berkembang, niscaya ekonomi rakyat Aceh pasti semakin menggeliat. Jadi sinilah pentingnya peran BPK dalam memberi daya dorongan bagi kinerja Pemerintah daerah

Ir. H. Nova Iriansyah MT Plt Gubernur Aceh

ACEH - Plt Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), karena pengawasan yang dilakukan BPK telah melahirkan semangat baru bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah se-Aceh untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan.

Nova mengatakan, dirinya menyadari bahwa faktor kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dapat mendorong terciptanya proses akuntabilitas dan transparansi.

"Semua itu sebagai pondasi bagi tegaknya demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya," kata Nova Iriansyah pada pelantikan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang baru, Arif Agus  yang menggantikan kepala BPK lama Isman Rudy, Rabu (28/8/2019).

Menurut Plt Gubernur, Nova Iriansyah, jika prinsip ini diterapkan dengan baik, katanya, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan kian meningkat.

Situasi ini tentunya kata Nova, akan semakin mengundang daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

"Jika investasi berkembang, niscaya ekonomi rakyat Aceh pasti semakin menggeliat. Jadi sinilah pentingnya peran BPK dalam memberi daya dorong bagi kinerja Pemerintah daerah." ungkap  Plt Gubernur Aceh itu.

Oleh sebab itu, dibawah kepemimpinan BPK yang baru ini, Plt Gubernur berharap dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam menghadirkan daya dorong tersebut agar pertumbuhan ekonomi Aceh semakin membaik dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

Hal ini penting disampaikan, sebab anggaran pembangunan untuk Aceh bisa dikatakan cukup besar. Tentu saja dibutuhkan pengelolaan yang efektif atas semua dana pembangunan itu.

Untuk itu, BPK perwakilan Provinsi Aceh kiranya dapat terus memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pembangunan ini.

Dengan demikian, pemanfaatan anggaran akan lebih berdaya guna, sehingga arah pembangunan di daerah kami lebih tepat sasaran.

Dengan kesigapan BPK itu pula, masyarakat Aceh tentunya akan lebih puas, karena mereka akan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang dijalankan.

Karena itu sejak dibentuk perwakilan BPK di Aceh pada tahun 2005, pengawasan laporan keuangan daerah Aceh ini berjalan lebih baik.

"Selama masa itu BPK tidak hanya menjadi pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga memberi supervisi bagi sistem pelaporan keuangan di daerah ini," ungkap Nova.

Penulis:HT Anwar Ibrahim
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...