Masyarakat Tranparansi Aceh:

Kebijakan ‘Pesong’ Memalukan

FOTO | ISTIMEWAAlfian
A A A

BANDA ACEH - Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) menilai bebijakan mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh baru-baru ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan harus menjadi perhatian semua pihak untuk merespons kebijakan tersebut.

"Mutasi kali ini jelas berimplikasi pada tindak pidana korupsi dan kalau kami pakai istilah Zaini Abdullah, ini kebijakan pesong yang sangat memalukan," ucap Alfian dalam rilis yang diterima portalsatu.com, Minggu, 12 Maret 2017.

Pihaknya mengaku melihat kebijakan mutasi tersebut hanya sebagai bentuk 'balas dendam' dan emosional dari kebijakan Plt Gubernur sebelumnya.

"Orang yang dianggap tidak loyal dan berseberangan harus dihabisi, kalau kebijakan ini bagian pengabdian pada rakyat Aceh jelas sangat keliru dan tidak masuk akal sehat," kata Alfian.

MaTA menilai pelanggaran tersebut serius karena, dalam undang-undang jelas dinyatakan bahwa kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat di pengujung masa jabatannya (Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota Menjadi Undang-Undang).

Dari Surat Edaran Kemenpan & RB Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada serta Surat dari Kemendagri Nomor T.820/2294/OTDA tentang Larangan Kepala Daerah melakukan penggantian Pejabat Pemda.

Inti daripada surat edaran tersebut adalah dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemda dan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, bahwa di dalam ketentuan pasal 162 ayat 3 pada UU No.10 Tahun 2015 tentang Perubahan.

Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tehitung sejak tanggal pelantikan.

"Bila tetap lakukan konsekuensi hukum, maka dikategorikan tidak mengindahkan UU dan seluruh mutasi yang dilakukan secara hukum dianggap tidak sah dan seluruh pengeluaran tunjangan (bagi pejabat yang menggantikan) selama proses itu dianggap kerugian negara," kata Alfian.

Alfian juga mengatakan pejabat yang diangkat secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai korupsi.

"MaTA sendiri menilai, ini peristiwa hukum, makan perlu kebijakan tersebut untuk kami laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan KPK. kalau kebijakan ini tidak diluruskan dan didiamkan, Aceh ini jadi bahan tertawaan orang luar. Artinya kami masih sangat waras saat ini dan kami harus melawan ketidakwarasa tersebut, oleh karena itu negara perlu hadir dalam peristiwa tersebut," kata dia.

Sumber:portalsatu.com
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...