Sebanyak 2.303 calon pengantin di Aceh melaksanakan akad nikah sepanjang April-Mei 2020. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Hamdan MA. Menurut Hamdan, di tengah masa darurat Covid-19 dan pembatasan larangan akad nikah di luar KUA sejak April-Mei, tercatat 3096 pendaftaran nikah di KUA ----- Memasuki hari ke enam lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, puluhan pekerja bangunan dari Sumatera Utara mulai tiba di Kabupaten Bener Meriah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Publik Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bener Meriah Zulkifli Burhanuddin saat dikonfirmasi awak media via seluler, Senin (1/6/2020) ----- Aksi pengerusakan Kantor Reje (Kepala) Kampung di Kecamatan Bukit kembali terulang, dimana sebelumnya dua kantor Reja Kampung di Kecamatan Bukit yakni Kampung Blang Tampu dan Blang Panas diobarak abrik masyarakat disana. Peristiwa itu juga dialami Kantor Reje Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit, warga yang didominasi kaum ibu-ibu mengamuk dan memecahkan kaca jendela baigain depan, Senin (1/6/2020)

Kebijakan Akal-Akalan Uang APBA untuk Covid-19

DOK PRIBADIDr. Taufiq Abdul Rahim, SE, MSi
A A A

Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, MSi

Setelah gencarnya berbagai pertanyaan datang dari masyarakat terkait penggunaan dana refocusing seluruh Indonesia hasil dari SKB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai penyangga keuangan menghadapi corona virus disease 2019 (Covid-19) muncul, akhirnya menjadi persoalan ditengah rakyat Aceh.

Kemudian keluar "akal-akal bulus" dan pikiran, lalu diekspose oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, ditambah dengan ketidakpahaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang mekanisme kebijakan dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang melekat pada legislatif secara politik, mengaminkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), tanpa proses pengesahan di DPRA.

Ini katanya, akan mengeluarkan anggaran refocusing Rp 1,7 trilyun, pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Nah selama ini apa yang berlaku? Juga apa pula dasar atau ketetapan hukum sehingga dananya harus keluar sebesar Rp 1,7 trilyun?

Sementara itu persoalan ditengah masyarakat semakin kritis akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang sudah sekian (tiga) bulan, saat ini sudah bulan Mei 2020. Namun penyebaran virus mematikan ini belum dapat di cegah dengan baik.

Kemudian bagaimana pula dasarnya, pemerintah Aceh yang sudah menggunakan dana sekitar Rp 57 milyar, dari anggaran sekitar Rp 118 milyar yang berasal dari dana BTT yang digunakan selama ini.

Maka dapat dipastikan, aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan Gugus Tugas Covid-19 selama ini, hanya memanfaatkan anggaran belanja publik yang digeser dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, dengan berbagai alasan yang dicari-cari, mengada- ada serta akal-akalan sehingga diduga anggarannya yang akan dikeluarkan melebihi Rp 1,7 triliun.

Hal ini dalam rangka kebijakan anggaran yang tidak memiliki dasar berpijak sesuai dengan mekanisme belanja publik, dan kebijakan politik anggaran yang patut menjadi pertanyaan. Bahkan disamping itu pemerintah bersikap tertutup terhadap informasi atau tidak ada transparansi sehingga penggunaan anggaran terkesan semrawut dan asal-asalan.

Sebaiknya institusi pengawasan dan pemeriksa keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyasar serta menindaklanjuti persoalan dan kegelisahan masyarakat Aceh saat ini.

Hal itu menjadi atensi semua pihak, sebelum semua menjadi rusak dan terjadi gejolak sosial ditengah masyarakat.

Aparat hukum diminta pantau

Sementara para elite Pemerintah Aceh terus berusaha memanfaatkan APBA seenaknya dan sesuka hati, tidak terlepas dari adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin masif.

Selain itu belanja dan pemanfaatannya juga untuk pos yang aneh-aneh (seperti tanah kuburan, goni beras, transportasi dll), sehingga mengundang reaksi masyarakat Aceh.

Ditengah kegelisahan masyarakat justeru muncul usaha akal-akalan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran belanja publik APBA dengan alasan untuk menghentikan penyebaran corona.

Karena itu untuk meminimalisir akal-akalan dari oknum dalam penggunaan dana, maka perlu adanya upaya dari pihak yang berwenang untuk menghentikan penggunaan anggaran yang berbalur pandemi Covid-19 tersebut.

Jika tidak sekarang, ini akan semakin banyak kerugian keuangan negara oleh oknum para pejabat yang tak bermoral atau pencoleng uang rakyat.

Hal ini mudah terjadi karena kekuasaan politik dan politik anggaran, dan penguasa mengatur konspirasi jahat dengan pengusaha, apalagi pengusaha ditangan mereka.

Sekali lagi kita memohon kepada aparat hukum untuk terus memantau penggunaan dana untuk covid-19 oleh pemerintah. Wassalam.

Penulis merupakan akademisi, pengamat ekonomi dan pembangunan

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...