Akibat tingginya curah hujan mengakibatkan dua unit rumah warga Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timah Gajah, Kabupaten Bener Meriah tertimbun tanah longsor, Jumat (15/1/2021). Selain itu, satu unit gudang yang berada di dekat rumah ikut tertimbun. Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Safriadi melalui Kabid Kedaruratan, Anwar Sahdi menyampaikan, dua rumah warga yang tertimbun bagian dapurnya itu yakni rumah, Musliadi dan Muklis yang merupakan Reje Kampung Setempat.

Kadin Dukung Qanun LKS, Juga Minta Ada Ruang Bagi Nasabah Kovensional

HT ANWAR IBRAHIMKetua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Aceh H Makmur Budiman
A A A

BANDA ACEH - Apa yang diungkapkan Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Aceh H Makmur Budiman dalam kegiatan Publik Review Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sungguh menarik, Rabu (30/12/2020).

BACA JUGA:Ada Apa, Qanun LKS Yang Sudah Jadi Dibahas Lagi Dalam Publik Review

Pada saat menelaah aspek yuridis Qanun LKS tersebut Makmur Budiman menegaskan, pengusaha Aceh yang tergabung dalam Kadin sangat mendukung penerapan qanun LKS di Aceh.

Namun Makmur meminta kepada pemerintah supaya memberi ruang atau kesempatan kepada perbankan sistem kovensional untuk tetap bisa beroperasi di Aceh.

"Kita dari pengusaha sangat mendukung sistem keuangan syariah, namun perlu juga ada ruang bagi orang-orang yang menginginkan transaksi perbankan dengan sistem kovensional, perlu dipertimbangkan," kata Makmur.

Hal itu diungkapkan Makmur saat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan Publik Review, dengan tema "Menelaah Aspek Yuridis Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018: Pue Keuh Jeut Tancap Gas Laju?"

Sementara Ketua Ikatan Advokat Indonesia Aceh, Safaruddin mengatakan,
secara konstitusional Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah baik.

Bahkan semangat Qanun LKS ini ada di dalam pasal 21 ayat (2) Qanun No 8 tahun 2014 tentang Pokok pokok syariat Islam.

Hanya saja kata Safaruddin, ada yang salah dalam menafsirkan Qanun tersebut sehingga di lakukan konversi rekening dan penutupan operasional bank konvensional.

"Nah, Penutupan bank konvensional itu menurut saya inkonstitusional, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, larena itu saya menggugat bank BRI, mandiri dan BRI agar tidak menutup kantornya di Aceh supaya tetap bisa melayani nasabahnya disini," ungkap Safaruddin yang juga ketua YARA ini.

Selain Makmur dan Safaruddin, narasumber lain yang ikut hadir yaitu:
H. Nasir Djamil (Ketua Forbes Aceh),
H. Dahlan Jamaluddin (Ketua DPRA), Rustam Effendi (Pakar Ekonomi), Dr Amri (Pakar Ekonomi Unsyiah), Yusri (Kepala OJK Aceh), serta Safaruddin (Ketua Ikatan Advokat Indonesia Aceh).

Sementara Elemen atau tokoh masyarakat Aceh yang ikut hadir yaitu Dr. Azwar Abubakar dan Karimun Usman hadir menelaah Qanun tersebut.

Mareka diundang khusus menelaah Aspek Yuridis Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keungan Syariah: Peu Keuh Jeut Tancap Gas Ladju?, yang laksanakan, Rabu, 30 Desember 2020, terkait Publik Review terhadap Qanun No 11 tahun 2020 tentang LKS.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...