MUI Riau

Juga Imbau Umat Muslim Tak Lakukan Vaksin Campak-Rubella

FOTO | thinkstockIlustarsi
A A A
Jangankan untuk mendapatkan sertifikat halal, mengajukan saja sampai saat ini belum dilakukan pihak produsen. Seharusnyakan tahun ini sudah selesai sertifikasi halalnya, tapikan tidak dilakukan

PEKANBARU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau mengimbau agar umat muslim tidak melakukan vaksin campak/measles-rubella. Karena dipastikan, vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal. Imbauan serupa sebelumnya dikeluarkan juga oleh MUI di Kepulauan Riau.

"Vaksin MR ini belum disertifikasi halal oleh MUI. Ini masalahnya ada di produsen vaksin. Kenapa tidak dimasukan itu (mengajukan sertifikat halal), padahal itu sangat penting berkaitan dengan umat Islam. Saya kira mereka ini (produsen vaksin) berlindung-lindung di bawah kekuasaan aja itu," kata Ketua MUI Riau, Prof DR HM Nazir Karim dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (2/8/2018).

Menurut Nazir, semestinya pada tahun sebelumnya, produsen vaksin sudah mendaftarkan ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

"Jangankan untuk mendapatkan sertifikat halal, mengajukan saja sampai saat ini belum dilakukan pihak produsen. Seharusnyakan tahun ini sudah selesai sertifikasi halalnya, tapikan tidak dilakukan," kata Nazir.

Nazir menyebutkan, vaksin yang masuk ke dalam tubuh umat muslim harus berasal dari yang halal.

"Kalau sudah halal (vaksin) tidak ada masalah. Vaksin yang harus masuk ke tubuh umat muslim, harus halal dan suci. Tidak bisa tidak, ya itu," kata Nazir.

Menurut Nazir, pemerintah tidak boleh memaksakan program vaksin ini bagi umat muslim. "Tidak bisa dipaksa-paksa, tidak boleh itu, inikan berkaitan dengan agama. Kita bukan mengapakan pemerintah (menolak vaksin), tapi harus bersertifikat halal dulu," kata Nazir.

Nazir merasa produsen vaksin ini aneh tidak mau mendafarkan ke LP-POM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. "Kan jadi pertanyaan besar, kenapa?. Tiba-tiba sekarang ulama diminta untuk mengesahkan, oh tidak bisa. Daftar aja belum, kalau sudah didaftarkan, nantinya baru akan diaudit," kata Nazir.

Nazir menyerankan, Kemenkes harus mendorong produsen vaksin untuk segera mendaftarkan ke MUI soal vaksin MR tersebut.

"Kalau nanti hasilnya tetap haram, ya nanti dicarikan solusinya apa. Dalam hukum islam, kalau memang vaksin itu harus masuk juga walaupun haram, itu ada klousulnya lagi kalau itu darut," kata Nazir.

Jika memang darurat dan tidak bisa lagi pengganti vaksin yang lain, sambung Nazir, itu dibolehkan dalam hukum islam.

"Kalau memang tidak bisa lagi, dan anak-anak kita akan mati (tanpa vaksin MR) ya itu memang boleh, walaupun zatnya haram. Tapikan dinyatakan begitu (kematian anak) harus oleh ahli dan yang berkompeten, tidak bisa oleh sembarangan orang. Makanya Kemenkes harus mendorong produsen (vaksin) untuk mensertifikasi halal produknya itu," kata Nazir.

Masih menurut Nazir, bila di Riau dinas kesehatan tetap melaksanakan program vaksin MR, hal itu tidak boleh dipaksakan.

"Bagi yang mau (vaksin) ya terserah saja. Tapi yang jelas MUI sudah mengatakan seperti itu (haram), kalau ada umat muslim yang mau vaksin juga, ya itu hak masing-masinglah," tutup Nazir.

Kode:47
Sumber:detik.com
Rubrik:Kesehatan

Komentar

Loading...