Komisi IV DPRK Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala Pukesmas di Kota tersebut. Pertemuan ini membahas penanganan COVID-19 yang terus merambah di ibu Kota Provinsi Aceh. Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara mengharapkan untuk daerah tersebut agar dilakukan pengadaan alat tes uji swab oleh Pemerimntah setempat. "Turut juga bertemu dengan direktur RSUD Meuraxa, dari pertemuan itu sangat banyak menemukan permasalahan baru, yaitu claster-claster baru yang terbentuk di Kota Banda Aceh," kata Tati Meutia Asmara kepada wartawan usai pertemuan dengan mitra kerja,Kamis (6/8/2020).

Jokowi Segera Putuskan Larangan Ekspor Bijih Mineral

FOTO | REUTERSILUSTRASI
A A A

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan keputusan akhir tentang larangan ekspor bijih mineral atau ore.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebutkan bakal melarang ekspor komoditas itu lebih cepat dari rencana awal yang ditetapkan pada 2022 mendatang.

Namun, perkiraan Luhut, Jokowi akan memutuskan hal itu dalam waktu dekat. Ia belum bisa memastikan kapan larangan ekspor bijih mineral benar-benar diberlakukan.

"Iya tunggu perintah presiden, lihat keputusan presiden dalam beberapa waktu ke depan," ucap Luhut, Selasa (13/8).

Menurutnya, percepatan larangan ekspor bijih mineral ini demi menarik investasi smelter di dalam negeri. Ia juga memastikan bahwa industri smelter dapat menyerap komoditas tersebut.

"Kami perlu menarik investor sebanyak mungkin," imbuh Luhut.

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sri Raharjo bilang larangan ekspor bijih mineral tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Saat ini, keran ekspor bijih mineral masih terbuka sampai akhir 2021 mendatang.

Ia bilang aturan itu akan diberlakukan tanpa pengecualian meski produksi bijih mineral dalam negeri nantinya melimpah. Perusahaan berbasis tambang mineral diwajibkan memiliki perencanaan yang matang untuk mengolah bahan mentah itu sebelum membangun smelter.

"Perusahaan tetap harus mengolah, dia (perusahaan) harus punya feasibility study (fs) saat bangun smelter," terang dia.

Dalam hal ini, diperlukan pula kerja sama antar kementerian atau lembaga (K/L) lain guna memastikan produksi bijih mineral terserap di dalam negeri. Misalnya, Kementerian Perindustrian ikut turun tangan agar proses hilirisasi komoditas ini berjalan dengan baik.

Sumber:CNN Indonesia
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...