Akibat tingginya curah hujan mengakibatkan dua unit rumah warga Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timah Gajah, Kabupaten Bener Meriah tertimbun tanah longsor, Jumat (15/1/2021). Selain itu, satu unit gudang yang berada di dekat rumah ikut tertimbun. Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Safriadi melalui Kabid Kedaruratan, Anwar Sahdi menyampaikan, dua rumah warga yang tertimbun bagian dapurnya itu yakni rumah, Musliadi dan Muklis yang merupakan Reje Kampung Setempat.

Jokowi Kesal Melihat Kinerja Jelek Luhut Panjaitan Soal Covid-19

NETPresiden Jokowi
A A A

JAKARTA - Wajahnya masam, sesekali dahinya mengernyit, Presiden Jokowi tampak kesal melihat laporan kasus Covid-19 di RI melonjak tajam.

Matanya bahkan tak mau melihat para menteri yang ada di sekelilingnya. Terus memandangi data di gawainya saat bicara.

Sesekali hanya melirik ke kanan dan ke kiri, lewat ujung mata, tanpa menoleh.

Pagi itu, Senin 30 November, Jokowi pimpin rapat terbatas. Di sebelah kirinya duduk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan jarak dua meter. Mendampingi di sebelah kanannya, Mensesneg Pratikno.

Di depan Presiden juga hadir Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menkes Terawan serta Menkeu Sri Mulyani.

"Ini semuanya memburuk semuanya!” ucap Jokowi kesal.

Jokowi menyampaikan data Covid-19 yang naik dan memburuk. Dia menyinggung persentase rata-rata kasus aktif yang meningkat menjadi 13,41 persen. Minggu yang lalu masih 12,78 persen.

Persentase rata-rata kesembuhan dari Covid-19 yang menurun dari 84,03 pada 23 November 2020 menjadi 83,44 persen, juga disinggung Jokowi.

Perhatian Jokowi juga tertuju pada kenaikan drastis kasus aktif pada dua dari 9 provinsi yang menjadi fokus pengendalian penyebaran virus Corona.

Seperti dilansir Harianhaluan, Kamis (3/12/2020), Dua provinsi itu ialah Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020.

Luhut Panjaitan membawahi 9 Provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Luhut bahkan telah mengundang seluruh kepala daerah di Jawa untuk rapat koordinasi.

Presiden perintahkan dua minggu capai sasaran

Dalam rapat itu, Luhut mengungkap, diberi waktu dua minggu untuk mengendalikan Covid-19.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate," kata Luhut, 15 September lalu.

Namun, penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 menuai kritik. Bahkan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.

Mengutip data Satgas Covid-19 pada 1 Desember 2020, terjadi penambahan sebanyak 5.092 kasus positif.

Pasien meninggal karena Covid-19 juga bertambah, kini menembus angka 17.081. Meningkat 136 dari data kemarin yang masih 16.945 orang.

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai, kerja Luhut belum terlihat. Dia menilai, Luhut belum berhasil tangani pandemi Corona di 9 provinsi besar.

"Fakta hingga saat ini belum berhasil," kata Dicky dikutip dari merdeka.com, Rabu (2/12).

Dicky mengatakan, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh kementerian kesehatan. Terbukti Kemenkes berhasil meredakan penyakit dan wabah. Mulai dari TBC, malaria, flu burung.

"Harusnya menteri kesehatan, yang melead. Bahwa ada pro dan kontra terkait menkes ya itu di luar dari kondisi, siapapun karena yang bergerak, kompetensi dan skill ya itu Kemenkes dan itu sudah terbukti," kata Dicky.

Dia pun tidak jadi masalah jika menteri lain yang ditugaskan untuk menangani pandemi Covid-19. Tetapi, dia menegaskan kembali leading sektornya adalah Kemenkes.

"Kita tidak boleh berdasarkan orang perorang, karena ini harus by system.

Saya termasuk tidak melihat efektifitas dari penunjukan baik itu ad hoc pada sosok-sosok figur tertentu. Harus by system terlepas setuju atau tidak menkes karena bekerja bukan menteri kesehatan jajaran birokrasinya ini yang akan bergerak dan tidak musti menkes yang handal memahami benar pandemi," ungkap Dicky.

Hingga berita ini diturunkan, merdeka.com tidak berhasil mengontak Menko Luhut. Begitu pula dengan juru bicaranya, telepon dan WhatsApp tak berbalas.

Namun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menekankan, peringatan Jokowi tak cuma ditujukan untuk para menteri di jajaran kabinet. Tapi juga jajaran kepala daerah dan juga masyarakat itu sendiri.

"Sekali lagi, bukan hanya kepada pemerintah, pemerintah daerah, tetapi seluruh masyarakat harus aware bahwa terjadi kenaikan dari minggu kemarin.

Untuk itu, ini menjadi semangat bersama untuk meningkatkan kesadaran kembali. Intinya ada di situ," terang Moeldoko.

PKS Kritik penunjukan Luhut tak menyentuh kesehatan

Kritik terhadap Luhut juga datang dari Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Netty Prasetiyani.

Politikus PKS ini mengaku sudah berkali-kali menyampaikan kritik terkait penunjukan Luhut yang tidak pernah menyentuh bidang kesehatan.

Dia menilai, seharusnya Menkes sebagai leading sector dalam penangan pandemi.

"Oleh sebab itu, bukan hal aneh kalau sekarang angka kasus Covid di Jateng dan DKI meningkat, karena sejak awal yang jadi ujung tombaknya bukan Kementerian yang bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan," kata Netty.

Netty juga tidak yakin dengan kinerja Luhut yang pernah mengemban berbagai jabatan di masa pandemi.

Mulai dari menjadi Plt Menteri Perhubungan saat Budi Karya terpapar Covid-19, menjadi penanggungjawab penanganan Covid-19, hingga plt Menteri KKP.

"Hal ini dapat mengundang pertanyaan publik, kenapa begitu, seolah pembantu Presiden tidak ada yang lain," ungkap Netty.

Netty pun merasa kinerja penanganan Covid-19 di 9 provinsi harus segera dievaluasi.

Apalagi beberapa minggu kemarin Jawa Tengah dan DKI Jakarta menjadi penyumbang penambahan kasus di Indonesia.

"Kinerja penanganan Covid-19 di 9 Provinsi ini harus dievaluasi. Mana janji akan segera menyelesaikan persoalan Covid-19 di 9 provinsi tersebut?" katanya.

Presiden kata Netty seharusnya mengevaluasi penunjukkan tersebut, jangan malah menyalahkan kepala daerah," ungkap Netty.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...