Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Kerap Berseberangan dengan Visinya

Jokowi Diminta Pecat Menko Polhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD
A A A

JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mulai bermunculan.

Desakan muncul seiring dengan adanya pencopotan terhadap dua kapolda karena membiarkan kerumunan massa di serangkaian acara kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai Mahfud layak dipecat lantaran menjadi orang pertama yang memberi lampu hijau Habib Rizieq menghadirkan kerumunan massa.

Dalam hal ini, Mahfud sempat mempersilakan para pendukung Habib Rizieq untuk menjemput ke Bandara Soekarno- Hatta pada 10 November lalu. Buntutnya, kerumunan massa terjadi dan sejumlah keberangkatan pesawat menjadi tertunda.

"Ini kan dadakan. Padahal Menkopolhukam sudah memberi lampu hijau, mestinya kalau kapolda salah, maka yang harus tanggung jawab kapolri, bahkan Menkopolhukam," ujar Saiful Anam, Rabu (18/11/2020).

Selain itu, Saiful Anam menilai, Presiden Joko Widodo sudah layak mengevaluasi Mahfud MD karena kerap berseberangan dengan visinya.

"Menkopolhukam Mahfud MD juga harus dievaluasi oleh Jokowi karena statementnya yang sering berseberangan dengan langkah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi," pungkasnya.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...