Ini Kata Ketua KY

Jepang Kaget Ada Hakim di Indonesia Korupsi

FOTO | ISTIMEWAKetua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari
A A A

JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari memaklumi ketakutan investor Jepang terkait perilaku korupsi hakim di Indonesia. Sebab nilai etika dan moral hakim sendiri masih rendah terhadap perilaku korupsi.

"Jadi hakim masih melihat persoalan hukum itu dalam kapasitas di pengadilan. Kesadaran sosiologis belum cukup kuat," ujar Ketua KY Aidul usai acara audiensi dengan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie di kantornya Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

"Itu juga yang sebenarnya kita tekankan bahwa hakim belum menyadari penegakan etika itu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi," sambung Aidul.

Aidul menekankan pentingnya etika dalam menjaga marwah dan kehormatan seorang hakim. Selain fungsi hukum seharusnya dapat bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi.

"Itu yang saya sering tanamkan ke beberapa peningkatan kapasitas hakim. Bahwa pada akhirnya hukum kita harus disinergikan dengan pertumbuhan ekonomi bukan semata-semata penegakan keadilan," paparnya.

Aidul melihat sikap profesi hakim dalam menjaga kemandirian harus dikritisi. Sebab hal itu membuat putusan hakim di Indonesia tidak peka terhadap pengaruh sosial masyarakat dunia.

"Ada 1 hal yang saya kita harus kritisi hakim di mana pun, (hakim) cenderung profesi yang tertutup. Di mana hakim harus menjaga kemandirian, kemudian hakim juga tidak begitu aktif dalam kegiatan sosial. Banyak hambatan dan larangan hakim seperti itu yang mengakibatkan sering kali mungkin kepekaan sosial dan kepekaan ekonominya juga terbatas," pungkasnya.

Kekagetan Jepang terungkap dalam rangkaian training 'Study for the Amendment to the Law' di Osaka, Jepang, yang dilaksanakan pada 12-22 Februari 2017. Saat itu delegasi ditemui advokat senior Kobayashi Kazuhiro dan mengaku sangat khawatir akan tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia membuat para pemilik modal masih ragu menanamkan investasinya di Indonesia.

"Bahkan ada hakim yang menerima suap," kata Kobayashi mengawali diskusinya dengan tim delegasi Indonesia.

Dari Indonesia, pertemuan itu diikuti, antara lain, Ketua Program Studi S3 Universitas Diponegoro Semarang Prof Adji Samekto, akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar, akademisi Universitas Andalas Feri Amsari, ahli hukum Refly Harun, Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono, dan tim dari Ditjen PP Kemenkum HAM. Adapun dari Jepang diikuti oleh pejabat Kementerian Kehakiman setempat serta akademisi Jepang. Seluruh dana studi riset ini dibiayai oleh pemerintah Jepang.

Sumber:detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...