Rencana Beli Pesawat,

Irwandi Diminta Belajar dari Pengalaman Abdullah Puteh

FOTO | ISTIMEWALogo MaTA
A A A
Kalau memang Aceh butuh pesawat untuk kegiatan kegiatan pemantauan tiga sektor tersebut, kenapa tidak pesawat itu saja yang tinggal mengurus izin terbang untuk digunakan. Sehingga tidak harus membeli yang baru,

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ikut menanggapi terkait rencana Pemerintah Aceh membeli pesawat sebagaimana yang tercantum daalam KUA-PPAS APBA Perubahan 2017 yang saat ini sedang dibahas di DPR Aceh.

Anggota Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Amel, menyebutkan, terkait dengan rencana alokasi anggaran untuk pembayaran panjar pembelian pesawat udara senilai Rp. 10 M sudah seharusnya TAPA mengkaji ulang rencana tersebut.

“Ini bukan hanya soal pengadaan tapi harus mempertimbangkan juga mengenai biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Aceh terhadap pemeliharaannya dan biaya operasionalnya kelak,”lanjutnya, Kamis (21/09).

Seharusnya kata Amel, Pemerintah Aceh bisa belajar dari kejadian masa lalu ketika pengadaan helikopter pada masa Gubernur Abdullah Puteh yang tidak transparan lalu berujung kepada praktik korupsi bahkan helikopter tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh.

Di sisi lain, kata dia, rencana pembelian pesawat udara tersebut pantas dipertanyakan karena menurut hasil penelusuran MaTA, sebenarnya selama ini Pemerintah Aceh memiliki 3 pesawat hibah dari Jerman di Bandara Blang Bintang yang penggunaannya dikhususkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan kelautan.

“Kalau memang Aceh butuh pesawat untuk kegiatan kegiatan pemantauan tiga sektor tersebut, kenapa tidak pesawat itu saja yang tinggal mengurus izin terbang untuk digunakan. Sehingga tidak harus membeli yang baru,”lanjutnya.

Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menjelaskan tujuan pembelian pesawat tersebut adalah untuk menjaga kekayaan laut Aceh serta mencegah penyeludupan sabu-sabu dan barang terlarang lainnya yang selama ini marak melalui jalur laut ke daratan Aceh.

Menurut Irwandi, untuk mengawal perairan Aceh memerlukan paling sedikit enam unit pesawat udara yang dilengkapi dengan alat penjejak kapal penangkap ikan illegal. Adapun harga dari pesawat itu kata Irwandi adalah Rp2 Milyar per unit.

Kode:47
Sumber:antero
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...