Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memanggil enam orang yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017. Proyek tersebut berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Nama yang dipanggil secara terpisah itu ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Imigrasi Berencana Buka Layanan di Aceh Selatan dan Subulussalam

ANTARA Kepala Kantor Imigrasi non TPI Kelas II B Meulaboh, Aceh Barat, Azhar
A A A

ACEH BARAT - Kantor Imigrasi non-tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Kelas II B Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat berencana membuka unit layanan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, Aceh, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pembuatan dokumen keimigrasian.

“Nantinya pelayanan yang akan kami lakukan di Aceh Selatan dan Kota Subulussalam ini tetap sama fungsinya, untuk melayani masyarakat dan warga asing yang akan mengurus dokumen keimigrasian seperti paspor atau dokumen lainnya,” kata Kepala Kantor Imigrasi non TPI Meulaboh Azhar, di Meulaboh, Jumat.

Menurut dia, pembukaan layanan di kedua kabupaten di wilayah pantai selatan Aceh tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Kota Subulussalam, yang menginginkan adanya layanan keimigrasian di kedua daerah tersebut.

Selama ini, kata Azhar, masyarakat di Aceh Selatan dan Kota Subulussalam dan Aceh Singkil harus menuju ke Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat untuk membuat dokumen keimigrasian dan membutuhkan waktu yang lama.

Pasalnya, jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat dari dua kabupaten berbeda tersebut berkisar antara empat hingga enam jam lamanya melalui perjalanan darat, untuk menuju ke Kantor Imigrasi Meulaboh.

“Dengan pembukaan layanan di kedua kabupaten ini, kami berharap pelayanan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Aceh akan semakin lebih mudah dan dekat,” kata Azhar.

Ia menambahkan, pelayanan yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam tersebut hanya bersifat pelayanan pembuatan paspor atau dokumen keimigrasian lainnya.

Sedangkan untuk pengawasan dan penindakan, tetap dilayani di Kantor Imigrasi non TPI Kelas II B Meulaboh.

“Nanti di kedua kantor unit ini hanya kami tempatkan pimpinan kantor dari kantor imigrasi, sedangkan untuk staf pelayanan akan dibantu oleh petugas dari kedua pemerintah daerah setempat,” kata Azhar.

Sumber:ANTARA
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...