IDeAS Minta Rincian APBA 2017 Dipublikasikan

FOTO | IstimewaPlt Gubernur Aceh | Mayjen (Purn) Soedarmo
A A A

BANDA ACEH - Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menilai polemik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang kabarnya telah di-Pergub-kan oleh Plt Gubernur Aceh harus disikapi secara rasional oleh seluruh elemen masyarakat, tanpa perlu melakukan penggiringan opini publik terkait siapa yang salah antara eksekutif dan legislatif mengenai tidak adanya kesepakatan antar pihak terhadap jadwal pembahasan KUA PPAS sehingga APBA 2017 di-Pergub-kan.

"Persoalan APBA bukan hanya sebatas persoalan jadwal dan pengesahan apakah melalui Qanun atau Pergub. Ada hal yang lebih penting sebenarnya yang harus dikritisi dan diawasi bersama, yaitu rincian alokasi dan distribusi APBA itu sendiri, apakah sudah pro-rakyat atau hanya tersedot untuk belanja birokrasi aparatur pemerintahan setiap tahunnya," kata Direktur IDeAS, Munzami melalui yang diterima mediaaceh.co, Sabtu 31 Desember 2016.

Dijelaskannya, dengan publikasi rincian APBA, masyarakat dapat mengetahui berapa persentase yang tersedot untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal pembangunan serta belanja hibah pemerintah secara lebih rinci, karena selama ini, para pejabat pemerintah selalu menyuarakan kalau APBA untuk belanja pembangunan atas nama kesejahteraan rakyat.

"Masyarakat harus memahami bahwa APBA adalah milik seluruh masyarakat yang bersumber dari belanja APBN melalui dana transfer ke daerah, dana perimbangan, serta dana Otsus," ujarnya.

Belanja APBN bersumber dari pendapatan dan pembiayaan/utang. Pendapatan terbesar negara adalah 85 persen bersumber dari pendapatan segala jenis pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat sepanjang tahunnya.

"Pendapatan inilah yang kemudian menjadi APBN, APBD/A, dan APBK. Berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai bagian dari elemen masyarakat Aceh kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mempublikasikan Rincian APBA 2017 kalau memang itu sudah di-Pergub-kan," katanya.

Hal tersebut penting dilakukan agar rencana alokasi anggaran rakyat dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh.

"Kita mengharapkan agar masyarakat jangan hanya terjebak pada persoalan jadwal pembahasan dan pengesahan saja (Qanun/Pergub) yang setiap tahun terjadi tarik ulur antara eksekutif (TAPA) dan legislatif (DPRA). Setiap tahun masyarakat hanya disuguhi informasi terkait nominal APBA saja yang belasan triliun, tanpa tahu kemana plot anggaran tersebut dialokasikan secara terperinci," ujarnya.

"Kami meminta kepada Pemerintah Aceh beserta seluruh SKPA untuk mempublikasi rincian alokasi APBA ke media massa (cetak dan online) agar semua elemen masyarakat mendapatkan akses informasi. Penerapan Good and Clean Government jangan hanya sebatas slogan saja, tapi harus diaplikasikan dalam bentuk langkah konkrit, salah satunya yaitu dengan Publikasi Rincian Alokasi APBA kepada masyarakat!," ujanrya lagi.

Sumber: mediaaceh.co
Rubrik: Aceh

Komentar

Loading...