Kasus e-KTP,

ICW: Berjudi KPK Bila Cantumkan Sesuatu Tanpa Bukti

FOTO | DETIK.COMIlustrasi
A A A
Kalau ada yang kemudian disebut dalam dakwaan, saya menduga bisa saja ada yang tidak menerima, misalnya dititipkan ke 'X' lalu tidak diserahkan ke yang bersangkutan,

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menduga KPK masih harus melengkapi bukti tambahan untuk memproses pihak-pihak terkait yang namanya masuk berkas dakwaan dugaan korupsi e-KTP.

Karena itu, KPK baru menetapkan 2 tersangka eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman dan Sugiharto, yang kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Menurut saya, KPK belum menemukan, belum ketemu buktinya," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'Perang Politik e-KTP' di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Agus menyebut penyebutan nama-nama politikus dan pejabat kementerian dalam berkas dakwaan diperlukan untuk mengonstruksikan perbuatan pidana Irman dan Sugiharto.

"Kalau ada yang kemudian disebut dalam dakwaan, saya menduga bisa saja ada yang tidak menerima, misalnya dititipkan ke 'X' lalu tidak diserahkan ke yang bersangkutan," sebut Agus.

Dia yakin pertimbangan KPK membongkar kasus ini sudah matang berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dikantongi terkait dengan dugaan keterlibatan sejumlah pihak. Namun KPK, disebut Agus, memerlukan bukti otentik untuk memastikan dugaannya.

"Terlalu berjudi KPK kalau mencantumkan sesuatu tapi dia tidak punya alat bukti dan saya sepakat (pembuktian) ini akan lama prosesnya," ujar Agus.

Menurutnya, fakta adanya bagi-bagi uang untuk meloloskan pengadaan e-KTP tak perlu diragukan kebenarannya. Sebab, sejumlah pihak mengembalikan uang tersebut kepada KPK dan itu dinilai sudah cukup membuktikan.

"Jelas faktanya sudah ada yang mengembalikan sampai Rp 250 miliar," imbuh dia.

Selain itu, Agus menyarankan KPK memaksimalkan fungsi juru bicaranya untuk memberi penjelasan soal penanganan perkara di KPK. Pimpinan KPK, menurutnya, harus fokus pada tugas kepemimpinannya dan membatasi diri tampil di media.

"Ke depannya tolong diingatkan pimpinan fokus saja pada proses hukum yang berjalan dan peran jubir dimaksimalkan," ujar dia.

ICW menyayangkan sikap Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengumbar pendalaman kasus yang nilai kerugian negaranya disebut lebih besar daripada kasus e-KTP. ICW beranggapan informasi tersebut sepatutnya tidak dipublikasikan.

"Pimpinan harus menjaga bicaranya. (Tugas publikasi, red) diserahkan pada jubir. Ini pimpinan malah mengatakan akan ada kasus lain yang lebih besar," imbuhnya.

Pimpinan KPK juga harus berhati-hati membuat pernyataan yang malah bisa ditafsirkan politis.

"Kritikan masyarakat juga penting, terutama soal kritik ucapan pimpinan yang tidak berkaitan dengan hukum, soal politik," ujar dia.

Kode:47
Sumber:news.detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...