Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

HIMABEM-SU Tagih Hasil Pansus DPRK Bener Meriah

ISTIMEWA Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Bener Meriah (HIMABEM) Sumatera Utara, Sapriansyah
A A A

Fungsi Pengawasan harus dijalankan, publik berhak tau Pansus tersebut bekerja atau tidak

Sapriansyah Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Bener Meriah (HIMABEM) Sumatera Utara

BENER MERIAH - Aksi sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuaya-BM) di gedung DPRK Bener Meriah beberapa waktu lalu bermuara pada pembentukan dua Pansus di DPRK Bener Meriah. Pansus tersebut dibuat untuk menjawab sejumlah tuntutan masa yang hadir di gedung DPRK saat itu.

Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Bener Meriah (HIMABEM) Sumatera Utara, Sapriansyah, kepada media ini mengatakan pihaknya mempertanyakan hasil pansus tersebut.

"Sebagaimana kita ketahui, beberapa pekan kebelakang ini DPRK Bener Meriah sedang memeriksa dan memproses kejanggalan-kejanggalan yang ada di pemerintah daerah hari ini melalui pembentukan panitia khusus. Hanya saja saat ini beredar kabar bahwa sudah ada beberapa poin masalah yang telah selesai atau telah di paripurnakan di sidang DPRK bener meriah. Yang cukup disayangkan sampai saat ini kita tidak mengetahui apa saja yang telah di paripurnakan dan apa saja temuan yang berhasil mereka dapatkan,"ungkap Mahasiswa asal Pondok Baru, Senin (27/7/2020).

"Yang kita takutkan, ketika beberapa poin masalah itu telah diparipurnakan ternyata tidak di publis ke publik, jangan-jangan ada apa antara esekutif dan legislatif,"tambahnya lagi.

Sapriansyah melanjutkan, pihaknya memahami Legislatif adalah jabatan politik. Kendati demikian, DPRK diharap mampu mengesampingkan kepentingan politik dan mempublish hasil pansus tersebut.

"Perpolitikan ini selalu ada sandiwara, Bener Meriah sudah biasa mempertontonkan hal hal semacam ini. Kita ingin Pemerintahan Bener Meriah tidak terkesan tertutup dari masyarakatnya,"katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap DPRK terbuka pada fakta dan data kongkrit terhadap hasil Pansus tersebut.

"Fungsi Pengawasan harus dijalankan, publik berhak tau Pansus tersebut bekerja atau tidak. Jika dinilai dari awal pembentukan Pansus tersebut dan kondisi Bener Meriah saat ini Pansus DPRK seyogyanya menemukan banyak kejanggalan baik dari sisi Kebijakan maupun penganggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif,"ungkapnya

"Jangan-Jangan DPRK Sudah Dibungkam Oleh Eksekutif,"kata Sapriansyah menduga.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...