Diduga

Hibah 80 Kendaraan di Kota Sabang Tak Tepat Sasaran

FOTO ILUSTRASIIlustrasi
A A A

SABANG - Dugaan pat gulipat dalam penyaluran dana hibah, berupa pembagian 80 unit sepeda motor bagi pedagang sayur dan penjual ikan keliling di Kota Sabang muncul kepermukaan. Diduga, pembelian sepeda motor bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Sabang tahun 2018 sebesar Rp1,5 miliar lebih itu diberikan pada masyarakat yang bukan berprofesi sebagai penjual sayur dan ikan keliling.

Sumber media ini membeberkan. Pengadaan sepeda motor berjumlah 80 unit masuk dalam dua tahun anggaran, APBK Sabang tahun 2017 dan 2018. Dengan jenis sepeda motor merk Supra dan Beat. Proyek tersebut nilai pagu Rp1,578 miliar lebih dimenangkan oleh PT. Sabena Honda dengan nilai penawaran Rp1,574 miliar lebih. Selain itu, proyek tersebut tidak masuk dalam pembahasan KUA PPAS Sabang Tahun 2018.

Itu sebabnya, Ketua DPRK Sabang telah mengirim surat kepada Walikota Sabang pada 8 Oktober 2017. Nomor: 170/464. perihal: penundaan pengadaan kendaraan roda dua dan roda tiga bantuan hibah tahun anggaran 2017 pada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Sabang.

Misal, disebutkan dengan pertimbangan bahwa kurang tepat sasaran dan perlu di evaluasi (moratorium), terkait pengadaan 80 unit kenderaan roda dua. Selanjutnya, muncul pula evaluasi anggaran oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Kadis Perindagkop & UKM Kota Sabang, Drs M Yusra SP MSi mengakui adanya bantuan bentuk hibah itu. Bahkan, dia mengakui telah menyalurkan sebanyak 80 unit sepeda motor bagi penerima di Kota Sabang.

"Kami belum tau jika penerimaan bantuan hibah telah menjual sepeda motor. Namun, setahu saya pihak penerima memberikan surat perjanjian fakta integritas yang ditanda tangani penerima, (tidak memperjual belikan), bantuan sosial tersebut," ungkap M Yusra pada media ini, Jumat (8/3/2019).

Menurutnya, sepeda motor tersebut diberikan pada beberapa kelompok usaha kecil menengah (UKM) di Kota Sabang. Pengadaannya diserahkan pada pihak ketiga (rekanan) dan dipantau oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pemeriksaan, tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam pengadaan barang tersebut.

Lalu, telah sesuai dengan Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah Nomor 119-49 Tahun 2018; Nomor B-369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor B/9/11/2018.

"Maka APIP lah yang memeriksa apabila ada pengaduan berindikasi kesalahan administrasi atau pidana. Saya memberikan sesuai dengan proposal yang direkomendasikan oleh Kepala Desa setempat. Ditambah, saat penyerahan di lengkapi dengan Fakta Integritas, berita acara serah terima, naskah perjanjian dan surat pernyataan karna harus sesuai judul," beber Yusra.

Lantas, media ini menghubungi Ketua DPRK, M Nasir guna melakukan konfirmasi. Sayang, beberapa pertanyaan dikirim melalui WhatsApp tak direspon hingga berita ini diturunkan.

Editor:AK Jailani
Laporan:Syukri
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...