Hadapi Pemilu,

Hanura Perkuat Bidang Hukum dan HAM

FOTO | BERITASATU.COMKetua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, bersama pengurus dan kader Hanura dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 1 Bidang Hukum Partai Hanura di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan
A A A
Kerawanan bidang hukum dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres harus bisa dipetakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, agar ketika harus menempuh penyelesaian hukum, tidak terjadi kekeliruan mengenai obyek perkara, sasaran institusi hukum yang menyelesaikannya, seperti Bawaslu, PTUN, DKPP, dan MK dan jeda waktu yang diberikan UU sangat sempit,

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding meminta bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) Partai Hanura menjadi organ terdepan untuk mengoptimalisasi peran dan fungsinya untuk memenangkan Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019. Dia meminta kerawanan bidang hukum dalam pilkada, pileg dan pilpres harus bisa dipetakan secara tepat sasaran dan tepat waktu oleh bidang hukum dan HAM.

"Kerawanan bidang hukum dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres harus bisa dipetakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, agar ketika harus menempuh penyelesaian hukum, tidak terjadi kekeliruan mengenai obyek perkara, sasaran institusi hukum yang menyelesaikannya, seperti Bawaslu, PTUN, DKPP, dan MK dan jeda waktu yang diberikan UU sangat sempit," ujar Sudding dalam keterangannya menanggapi Rakornas 1 Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura di Hotel Manhanttan, Kuningan, Jakarta, Senin (11/12).

Sudding menjelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara limitatif sudah membagi masing-masing sengketa menjadi wewenang masing-masing Institusi seperti , Bawaslu, Pengadilan TUN, DKPP dan MK dengan limitasi waktu yang sangat pendek. Selama ini, kata dia banyak pihak termasuk Partai Politik sering kalah perkara terkait Pilkada dan Pemilu.

"Pasalnya, di samping kurangnya keterampilan menyiapkan dokumen hukum dan menyusun gugatan, juga karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi masing-masing lembaga penyelesaian sengketa Pilkada dan Pemilu," tandas dia.

Dia mengapresiasi kegiatan Rakornas I Bidang Hukum dan HAM dengan menghadirkan pimpinan KPU, Bawaslu dan MK dalam memberikan pembekalan materi dan teknis penangananan persoalan Pilkada dan Pemilu. "Ini merupakan langkah tepat agar ketika Bidang Hukum melangkah maka langkahnya sudah penuh percaya diri, tepat sasaran dan tepat waktu," ungkap dia.

Senada dengan itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM, Dodi S Abdulkadir menegaskan, upaya meningkatkan peran dan fungsi parpol bukan saja menjadi harapan dan cita-cita Partai Hanura semata-mata. Peningkatan peran parpol, kata dia, juga menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia sebagai sebagai konsekuensi logis dari visi Partai Hanura.

Dodi menyebutkan visi partai hanura adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta menjaga ketertiban dunia.

"Karena itu faktor pendidikan politik bagi kader partai dan anggota masyarakat menjadi sangat penting di dalam mengelola partai politik dan bidang hukum Partai Hanura akan mengambil peran ini," kata Dodi.

Tak hanya bicara soal persiapan internal, kata Dodi, dalam Rakornas I Bidang Hukum juga membahas isu-isu aktual di masyarakat, antara lain soal korupsi dana desa, Human Trafficking, dan penelantaran mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang izinnya dicabut.

Bahkan, di akhir Rakornas, Tim Hukum dan HAM Partai Hanura mendengarkan pengaduan mahasiswa PGRI NTT akibat pencabutan izin Perguruan Tinggi PGRI sehingga ribuan mahasiswanya terlantar. "Perwakilan mahasiswa itu sangat mengharapkan bantuan hukum dari Partai Hanura bagi puluhan ribu mahasiswa lainnya di berbagai daerah yang nasibnya tidak menentu karena belum ada lembaga yang mau bertanggung jawab. Untuk itu bidang hukum dan HAM DPP Partai Hanura akan membentuk Tim Advokasi sekaligus mengadvokasi isu-isu aktual tersebut sebagai implementasi tanggung jawab Partai Hanura mewujudkan misi pendidikan politik bagi masyarakat," ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, Bidang Hukum DPP Partai Hanura telah menyelenggarakan Rakornas 1 pada tanggal 9 Desember 2017, di Manhattan Hotel, Casablanca, Jakarta Selatan. Rakornas ini dibuka oleh Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang dan ditutup oleh Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding.

Dalam acara tersebut hadir juga Wakil Ketua Umum Gede Pasek Suardika, Wisnu Dewanto, Ustadz Mulkan, Wakil Sekjen Bidang Hukum, HAM Didi Apriadi, Para Ketua Departemen dan Anggota Bidang Hukum, HAM dan Keamanan DPP Partai Hanura serta Perwakilan Bidang Hukum, HAM dan Keamanan 34 DPD Provinsi Partai Hanura seluruh Indonesia.

Jadi Penghubung

Pada saat pembukaan, Oesman Sapta Odang menekankan betapa pentingnya daya juang, militansi, dan kejujuran kader partai dalam bertindak mengemban visi dan misi Partai Hanura. Pasalnya, Partai Hanura sudah menjadi alat perjuangan rakyat untuk mengabdi kepada bagsa dan negara.

"Partai Hanura harus bisa menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa demi NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945," kata pria yang biasa disapa Oso ini.

Karena itu, kata Oso, Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura harus menjadi bagian terdepan dalam mengawal perjuangan mewjudkan visi dan misi Partai Hanura. Dengan demikian, soliditas, loyalitas dan kesetiaan kader Partai harus ditujukan hanya kepada negara melalui kerja keras mewujudkan visi dan misi Partai Hanura untuk rakyat.

"Mengabdi kepada negara tidak boleh dinomorduakan demi kepentingan pribadi, karena Partai Hanura adalah alat perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian loyalitas kader Partai Hanura adalah kepada bangsa dan negara tidak kepada orang perorangan atau pimpinan Partai. Sebagai Kader yang baik, maka dalam berjuang, Partai Hanura tidak boleh dijadikan tempat mencari uang, karena itu akan merusak perjuangan Partai dan mengganggu pelayanan terhadap kepentingan rakyat dan negara," kata dia.

Pasalnya, di samping kurangnya keterampilan menyiapkan dokumen hukum dan menyusun gugatan, juga karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi masing-masing lembaga penyelesaian sengketa Pilkada dan Pemilu,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...