Merespons 100 Hari Masa Kerja Anies-Sandi,

Hak Interpelasi Gubernur Anies Masih Wacana

FOTO | ANTARASuasana Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017
A A A
Apabila memang banyak masalah di lapangan yang belum jelas dan memang diperlukan, kita bisa saja lakukan hak interpelasi. Sangat terbuka untuk itu, karena kami menjalankan fungsi pengawasan,

JAKARTA - Penggunaan hak interpelasi oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta terhadap terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan masih dalam tahap wacana. Interpelasi digalang PDIP untuk merespons 100 hari masa kerja Anies-Sandi yang dianggap banyak menelurkan kebijakan yang melanggar aturan perundangan.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Yuke Yurike beralasan pihaknya masih mengkaji sejumlah kebijakan gubernur yang dapat dikualifikasikan menabrak perundang-undangan. Pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyaring pengaduan masyarakat terkait kebijakan Anies-Sandi.

"Apabila memang banyak masalah di lapangan yang belum jelas dan memang diperlukan, kita bisa saja lakukan hak interpelasi. Sangat terbuka untuk itu, karena kami menjalankan fungsi pengawasan," kata Yuke di Jakarta, Senin (29/1) malam.

Yuke menyebut, selain mengkaji bahan penting yang layak untuk ditanyakan kepada gubernur, pihaknya juga masih menunggu reaksi fraksi-fraksi lainnya di DPRD. Sebab, interpelasi minimal diajukan oleh minimal 25 anggota yang berasal lebih dari satu fraksi di DPRD.

Meski harus memenuhi ketentuan tersebut, dia yakin pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta, hanya menunggu waktu.

"Enggak lama lagi. Kita juga akan lihat respons kawan-kawan lain," katanya.

Menurut Yuke, setidaknya ada empat kebijakan gubernur yang dinilai bertentangan dengan undang-undang, yakni penataan kawasan Tanah Abang yang membuat kawasan di sentra bisnis itu kembali semrawut, usulan pencabutan sertifikat HGB di pulau reklamasi yang mengundang polemik, pencabutan aturan larangan sepeda motor di Jalan Thamrin, dan mengizinkan becak kembali beroperasi di Jakarta.

Secara terpisah, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Tubagus Arif menyatakan tidak ada yang istimewa dari wacana interpelasi. Tubagus menyebut interpelasi merupakan hak seluruh anggota DPRD untuk mengkritisi kebijakan pemda, sehingga hak tersebut bisa digunakan.

Meski demikian, Tubagus mengajak semua pihak untuk melihat kinerja Gubernur Anies secara proporsional. Dia menilai, Anies-Sandi telah melakukan gebrakan dengan membuat kebijakan yang prorakyat dalam 100 hari kerja.

"Wajar saja teman-teman mengkritisi untuk perbaikan, tetapi kan dalam 100 hari sudah banyak gebrakan dari KJP Plus, DP nol rupiah, bahkan mengenai reklamasi," tegasnya.

Menanggapi wacana tersebut, pengamat politik Emrus Sihombing menyatakan kecil sekali peluang DPRD menginterpelasi gubernur. Apalagi, wacana itu digalang oleh parpol oposisi. Alasannya, watak oposisi di Indonesia belum dewasa, sehingga interpelasi yang diwacanakan hanya merupakan tindakan melempar isu kepada publik yang tidak diiringi dengan sikap yang konsisten. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh parpol oposisi di tingkat pusat maupun daerah.

"Ini hanya tindakan melempar isu, lalu diwacanakan, tetapi publik tidak tahu ujungnya. Di tengah jalan terjadi inkonsistensi atau 'masuk angin' karena adanya kompromi di belakang panggung," katanya.

Walau demikian, Emrus meminta Gubernur Anies tidak risih menerima koreksi sebagai konsekuensi terwujudnya check and balances sebagai buntut dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Wajar saja teman-teman mengkritisi untuk perbaikan, tetapi kan dalam 100 hari sudah banyak gebrakan dari KJP Plus, DP nol rupiah, bahkan mengenai reklamasi,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...