Majelis Pendidikan Daerah:

Guru Harus Diberi Perlindungan Profesi

Illustrasi
A A A

LHOKSEUMAWE - Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Lhokseumawe Syahrul Amani menyatakan, guru harus diberi perlindungan profesi dalam bertugas, agar tidak dianggap melanggar saat melakukan tindakan pembinaan kepada siswanya.

"Kami mengajak kepada semua pihak agar melindungi profesi guru dalam melaksanakan tugasnya," katanya di Lhokseumawe, Kamis, ketika diminta tanggapannya dengan peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November.

Karena menurut dia, selama ini banyak guru yang dipolisikan oleh murid atau orang tua murid karena dianggap melakukan tindakan yang melanggar seperti pemukulan dan lain sebagainya.

Padahal, ada tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan bagian dari pembinaan, ujar dia.

"Banyak kasus guru dipolisikan dan sangat mudah dilakukan jeratan hukum bagi guru terkait bias dari proses belajar mengajar, akan tetapi dibawa ke ranah hukum serta mengaitkannya  dengan tindakan pelanggaran hukum," ungkap Syahrul.

Ia juga mengungkapkan, di wilayah Kota Lhokseumawe, dari sejumlah kasus guru dan murid atau guru dan orang tua serta wali murid yang berujung kepada laporan kepada pihak kepolisian, lebih didominasi oleh guru bidang studi olah raga.

"Mata pelajaran olah raga, mungkin disaat melatih atau membina dianggap keras secara fisik, dianggap pula sebagai tindakan pelanggaran dan berujung laporan kepada pihak kepolisian. Ini indikasi, bahwa permasalahan tersebut terjadi karena bagian dari pembinaan," jelas Syahrul.

Seharusnya, tindakan yang dianggap seperti itu tidak perlu sampai dibawa ke ranah hukum, sepanjang tindakan itu masih berkaitan dengan profesi guru.

Akan tetapi cukup dimusyawarahkan dan dicari solusi penyelesaian tanpa mengorbankan marwah guru, ujarnya lagi.

Karena apabila begitu mudahnya menyalahkan guru dan mempolisikan guru, maka akan menjadi preseden buruk terhadap dunia pendidikan.  Sikap dan aktualisasi guru akan terkekang dan sulit untuk menjalankan fungsinya karena terbentur dengan dinding dogmatis hukum.

Bahkan, lanjutnya lagi, untuk melindungi profesi guru perlu dibuatkan aturan khusus terhadap penindakan hukum, apabila dianggap melanggar aturan. Sepanjang permasalahan tersebut berkaitan dengan profesi guru.

"Contohnya, seperti UU Pers bagi wartawan yang melalui beberapa tahapan apabila dianggap melanggar dalam segi profesi dan pemberitaan. Guru begitu juga, ada aturan yang melindunginya dalam bertindak sepanjang tindakannya tersebut berkaitan dengan profesi dan untuk kemajuan dan keberhasilan pendidikan," katanya.

Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...