Ini Syaratnya

Gugat Hasil Pilkada ke MK

FOTO | ISTIMEWAMawardi Ismail
A A A

BANDA ACEH – Pakar Hukum, Mawardi Ismail mengatakan negara menyediakan jalur hukum untuk menggugat hasil pilkada bagi yang tidak terima putusan penyelenggara. Jalur tersebut yakni melalui Mahkamah Konstitusi. Namun, mengajukan sengketa itu memiliki syarat.

“Kalau tidak menerima hasil salah satu caranya adalah mengajukan gugatan ke MK terhadap putusan penyelenggara, tapi ada ketentuannya berdasarkan jumlah penduduk. Boleh menggugat kalau selisihnya sedikit, tapi kalau banyak nggak bisa,” ucap Mawardi.

Gugatan ke MK itu paling lambat diajukan tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU provinsi atau kabupate/kota, dilengkapi dokumen bukti dan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

“Putusan MK untuk kasus pilkada tidak lama. Paling lama itu 45 hari dan putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak ada banding lagi,” kata Mawardi.

Undang-Undang Pilkada dalam pasal 158 mengatur lebih rinci soal syarat kandidat yang bisa mengajukan gugatan hasil pilkada ke MK. Sengketa Pilgub sendiri memiliki 4 syarat. Pertama, provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi.

Kedua, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi.

Ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi.

Keempat, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, yang ditetapkan KPU provinsi.

Sedangkan untuk Pilbup atau Pilkot, syarat gugatan ke MK juga dibatasi regulasi. Pertama, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten/kota.

Kedua, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000-500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten/kota.

Ketiga, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000-1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota.

Keempat, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota

Sumber:portalsatu.com
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...