Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dr A Murtala yang baru saja dilantik pada akhir Desember tahun lalu sebagai orang nomor wahid dibidang administasi, ternyata sosok lulusan S3 ini memiliki karakter maupun cara ampuh tersendiri untuk menghindari konfirmasi dengan wartawan, Sabtu (23/01/2021). Sikap orang nomor tiga di jajaran pemerintahan Aceh Utara, terkesan seakan-akan tidak paham terhadap fungsi dan tugas seorang wartawan, Seharusnya seorang Sekda harus koperatif dengan wartawan sesuai fungsinya yang diatur seusai dalam undang undang nomor 40 tahun 1999.

Gubernur Aceh Jangan Adu Domba Soal MAA

AK JAILANIDr.Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si
A A A

BANDA ACEH - Akademisi Universitas Muhammadyah Aceh Dr Taufik Abdul Rahim SE MSi menyampaikan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan bahwa, secara konstitusional dan hukum Ketua MAA Aceh dipimpin oleh Tgk H Badruzzaman SH MHum.

Karenanya, Pemerintah Aceh dibawah Kepemimpinan Nova Iriansyah mesti mematuhi dan segera melantik yang bersangkutan berdasarkan perintah putusan pengadilan.

"Secara hirarki MAA tidak dibawah koordinasi Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh), jadi jangan terlalu jauh melakukan intervensi terhadap lembaga adat dan para pengendali keseimbangan kehidupan adat-istiadat serta sosial kemasyarakatan dibawah koordinasi Lembaga Wali Nanggroe (LWN)," kata Dr Taufik kepada acehimage.com, Jumat (8/1/2021).

Itu sebabnya, Taufik meminta kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar tidak menerapkan politik adu domba. Kisruh ini juga terus berkepanjangan sejak mengangkat Plt Ketua MAA (Saidan Nafi).

"Kemudian juga membuat serta melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua MAA yang penuh rekayasa beberapa bulan yang lalu, sehingga terpilih yang baru. Ini jelas praktik adu-domba yang diterapkan oleh Nova terhadap lembaga adat ini, tempat berkumpulnya orang-orang tua yang perduli terhadap masalah adat Aceh dan menjaganya tetap eksis di Aceh," cetus Dr Taufik yang sering mengkritisi kebijakan Pemerintah yang dianggap menyimpang.

Dirinya menyarankan agar Nova Iriansyah jangan terlalu berambisi ingin menguasai MAA seperti institusi politik yang ada dalam benak Gubernur Aceh secara eksekutif. Meskipun ada anggaran sebahagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk MAA, ini bukan berarti harus intervensi serta ikut campur terhadap aktivitas MAA yang merupakan salah satu penghargaan untuk menjaga Keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

"Apalagi ada usaha untuk merebut pengaruh dengan melaksanakan musyawarah mengangkat Ketua MAA versi Pemerintah Aceh, ini jelas-jelas melakukan praktik adu-domba orang-orang tua. Hati-hati bisa "kualat" nanti. Dan jangan praktikkan "abbused of power" dengan cara-cara praktik politik terhadap MAA, bisa-bisa nanti Nova tidak dihargai secara adat-istiadat dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan Aceh. Ini juga akan berdampak kepada kehidupan sosial, politik, budaya dan kemasyarakatan," harap dosen Unmuha ini.

Disamping itu, Taufik yang juga seorang pengamat mengharapkan untuk segera menghentikan praktik adu-domba, bahkan meminta agar mengakui MAA dibawah kepemimpinan Tgk Badruzzaman.

"Jangan sampai timbul penyesalan dikemudian hari, secara hukum putusan PTUN sudah sah," pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...