Akibat tingginya curah hujan mengakibatkan dua unit rumah warga Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timah Gajah, Kabupaten Bener Meriah tertimbun tanah longsor, Jumat (15/1/2021). Selain itu, satu unit gudang yang berada di dekat rumah ikut tertimbun. Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Safriadi melalui Kabid Kedaruratan, Anwar Sahdi menyampaikan, dua rumah warga yang tertimbun bagian dapurnya itu yakni rumah, Musliadi dan Muklis yang merupakan Reje Kampung Setempat.

Golkar Tak Persoalkan Bila Pilkada Aceh Ditunda Hingga 2024

AK JAILANIKetua DPD I Partai Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif
A A A

BANDA ACEH - Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif menanggapi santai terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 atau 2024. Memang hingga kini belum ada sebuah keputusan pasti untuk perhelatan kontestan politik tersebut.

"Kalau mengacu pada Undang-undang nomor 11, Pilkada di Aceh itu harus berlangsung pada tahun 2022, kecuali ada tiga kabupaten/kota yang pemilu 2023,"kata TM Nurlif yang ditemui di lokasi Rapimda Partai Golkar, Minggu (27/12/2020).

BACA JUGA:Jelang Pilkada, Golkar Aceh Gelar Rapimda

Oleh sebab itu, Partai Golkar, kata Nurlif dalam keadaan siap bila pelaksanaan Pilkada di Aceh ditunda pada tahun 2022 dan dilangsungkan pada tahun selanjutnya.

"Nah, kita Partai Golkar siap mau 2022, mau 2023, atau apapun keputusannya kita siap. Untuk mempersiapkan itu, kita harus mempersiapkan semua
perangkat partai, semua perangkat organisasi,"ujarnya.

"Sekarang yang kita siapkan ini supaya mesin politik partai semuanya harus siap,"tambah Nurlif.

Seperti diberitakan oleh sejumlah media, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia menyurati Gubernur Aceh terkait pelaksanaan Pilkada Aceh.

Surat tersebut bernomor 270/6321/SJ tertanggal 20 November 2020. Surat yang bersifat segera ini merupakan berkenaan dengan surat Plt Gubernur Aceh nomor 270/9232 tanggal 01 Juli 2020.

"Dapat kami jelaskan bahwa untuk memberikan jaminan pelaksanaan Pilkada Aceh yang aman dan sesuai dengan amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah, Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum RI sebagai Penyelenggara Pilkada, terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh,"bunyi surat yang turut ditembuskan kepada Ketu DPRA, Ketua KIP Aceh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...