BKKBN Aceh

Gelar Forum Singkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran

FOTO | SCANIA.
A A A

ACEH - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh menggelar Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koordinasi Lintas Sektor) Provinsi Dan Kabupaten/Kota dari 11 hingga 12 Maret 2019.

Tujuan kegiatan ini guna memiliki pemahaman yang sama antara provinsi dan OPD KB Kabupaten/Kota di Aceh tentang harmonisasi dan sinkronisasi anggaran Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).

Kegiatan yang digelar Sub Bidang Perencanaan Perwakilan BKKBN Aceh ini diikuti 43 peserta dari OPD KB 23 Kab/Kota di Aceh dan pejabat pengawas di jajarannya. Kegiatan di Maret ini dibuka oleh Kepala Perwakilan yang diwakili Sekretaris, Husni Thamrin.

"Tujuan dari kegiatan kita ingin adanya pemahaman yang sama baik mulai tahap perencanaan yaitu singkronisasi perencanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) sub bidang KB Tahun 2020 melalui e-Planning (Aplikasi Krisna), evaluasi pemanfaatan dan realisasi penggunaan DAK sub bidang KB Tahun 2018 yang merupakan dana transfer pusat ke daerah," kata Husni Thamrin.

Lanjutnya, sehingga nanti diharapkan, setelah kegiatan ini, pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Sub Bidang KB tahun ini terealisasi dengan baik. Sebut Husni Thamrin, DAK Sub Bidang KB terdiri dari Non Fisik (BOKB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp98,804,875,009 dan DAK Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,888,548,000.

Untuk Provinsi Aceh, sebut Husni Thamrin, jumlah alokasi untuk DAK Fisik pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen dibandingkan alokasi DAK Fisik pada 2018 lalu yaitu sebesar Rp23,693,000,000. Sedangkan jumlah alokasi untuk DAK Non Fisik (BOKB) mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen dibandingkan alokasi pada 2018 lalu yaitu sebesar Rp96,271,360,000.

"Pada tahun ini, 2019, kita juga memiliki DAK penugasan khusus untuk percepatan penurunan stunting, berupa penyediaab BKB (Bina Keluarga Balita) Kit stunting sebesar Rp7,8 miliar yang dikoordinasikan kementerian Kesehatan serta tiga kab/kota (Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Tengah) di Aceh, untuk kegiatan penanganan stunting BOKB di 159 desa," imbuh Husni Thamrin.

Secara terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri yang menutup kegiatan tersebut pada Selasa (12/3/2019) kemarin mengatakan, dengan adanya penambahan DAK Sub Bidang KB pada tahun ini, diharapkan relisasi anggaran bisa tercapai 100 persen.

"Dalam rangka penguatan pelaksanaan DAK Sub Bidang KB tahun anggaran 2019, maka BKKBN merasa perlu melakukan penguatan tim pengendalian DAK di masing-masing OPD KB kab/kota maupun intern kami di provinsi tentu secara profesional. Kami siap sedia untuk memfasilitasi, berkoordinasi serta memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota mulai tahap perencanaan, pengusulan, hingga tahap pelaksanaan dan monotoring serta evaluasiny," kata Sahidal.

Sahidal juga mengatakan, pelaksanaan Program KKBPK tahun anggaran 2019 juga harus memperhatikan sinergisitas kegiatan antar bidang dan antar sektor dengan mengesampingkan ego untuk memperoleh satu tujuan dan sehingga tercapainya sasaran strategis BKKBN.

Turut hadir sebagai narasumber Kabiro Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara) BKKBN, Dra. Sri Rahayu M.Si dan perwakilan dari Bappeda Aceh.

Laporan:Scania
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...