Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Kepala Ombudsman RI Aceh;

Gedung ANRI Bakoy Punya Sertifikat, AMDAL, IMB dan Rekomendasi

HT ANWAR IBRAHIMGedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
A A A

BANDA ACEH - Menanggapi berbagai pemberitaan terkait penertiban tanah negara di bantaran dan sempadan Kanal Krueng Aceh, Kepala Ombudsman RI Aceh Dr Taqwaddin Husin mengatakan sebetulnya pihak Balai Wilayah Sungai I (BWS I) selaku pengelola tanah negara, berupa bantaran dan sempadan Kanal Sungai Krueng Aceh ingin melakukan penataan, bukan penertiban.

"Saya sudah meminta penjelasan lisan pada Kepala Balai BWS I, Bapak Djaya Soekarno, MEng dan kepada saya beliau menjelaskan seperti itu," ungkap Taqwaddin kepada acehimage.com, Kamis (20/8/2020).

Penataan ini dimaksudkan agar okupasi lahan-lahan tanah negara tersebut yang selama ini dikuasai oleh perseorangan, tidak menghambat fungsi kanal untuk menangkal banjir.

Setahu dirinya kata Taqwaddin, tanah itu adalah tanah negara. Sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu. Terlebih tanah tersebut, berupa bantaran sungai yang fungsinya untuk memperlancar laju air manakala terjadi perluapan yang penuh dari sungai. .

"Semua ini (rencana penataan) maksudnya untuk mencegah banjir," ujarnya

Dia menceritakan, pada tahun 1980-an, semua lahan kanal tersebut dulunya adalah lahan milik warga. Lalu dibeli oleh Pemerintah untuk kepentingan Proyek Kanal Sungai Krueng Aceh.

"Nah, sehingga lahan yang telah diganti rugi dari warga itu menjadi milik negara atau tanah negara," tuturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan riset yang ia lakukan dulu terkait pemanfaatan lahan-lahan tersebut dulunya dibolehkan dimanfaatkan oleh kelompok warga masyarakat tani, hanya untuk menanam palawija, bukan tanaman keras. Tidak boleh didirikan bangunan dibantaran sungai karena dapat menghambat lancarnya air sungai manakala terjadi banjir.

"Jadi intinya begitulah jawaban Kepala BWS kepada saya masa tahun 1985," ungkap Taqwaddin.

Sesuai ketentuan perundangan bahwa tanah negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan pemerintah atau kepentingan publik, seperti untuk membuat jalan, jembatan, parit, termasuk untuk pembangunan kantor pemerintah.

Namun terkait gedung ANRI, menurut Taqwaddin, instansi tersebut sudah memiliki Sertifikat, sudah memiliki AMDAL, dan juga sudah memiliki IMB.

Perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa Kantor ANRI tersebut berfungsi sebagai Gedung Depo Arsip, yaitu tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting dan bersejarah tentang Aceh dan Tsunami.

"Lazimnya depo arsip memang letaknya harus jauh dari pemukiman penduduk," katanya.

Dikatakan, ini penting diketahui untuk mencegah penduduk dari bahaya kimiawi saat dilakukan pumigasi, yaitu pembersihan hama pada dokumen- dokumen yang menggunakan bahan kimia.

"Saya setuju penataan aspek legal. Sehingga, para pengelola lahan tersebut sadar bahwa lahan tersebut bukan hak milik," tegasnya.

"Karenanya, tidak boleh didirikan bangunan permanen. Tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan harus bersedia melepaskan lahan tersebut secara sukarela dan tanpa ganti rugi, manakala pemerintah membutuhkan," tegasnya lagi.

Penataan harus mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat

Dosen Unsyiah ini menyarankan, sebaiknya upaya penataan dilakukan secara bijak dan mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat.

Dia menilai upaya persuasif yang sedang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar sudah tepat. Dan dia berharap terus ada upaya agar penataan kanal tidak menimbulkan kegaduhan sosial.

Selain itu Taqwaddin juga menyarankan setelah dilakukan penataan, sebaiknya lahan-lahan tersebut diredistribusikan kepada kelompok warga, baik berupa kelompok tani palawija, kelompok peternak, dan kelompok lainnya yang bermukin di gampong setempat.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...