Jalan akses menuju Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, Kubupaten Bener Meriah lumpuh total akibat longsor dan pohon tumbang.“Mungkin kejadianya tadi malam, soalnya kemaren sore anggota saya pulang jalannya masih baik-baik saja," ungkapnya. Munurut Mustakim, longsor tersebut menimpa separuh badan jalan dengan panjang mencapai 17 meter, namun pohon-pohon dari atasnya tumbang dan menutup badan jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui untuk saat ini.

Bukti Mahfud MD Bolehkan Jemput Habib Rizieq Ditunjuk

FPI: Semoga Tak Seperti Pak Anies

Mahfud MD
A A A

JAKARTA - Polemik yang menimpa Imam Besar FPI, Habib Rizieq masih terus menerus berlanjut hingga kini dan belum ada keputusan akhir dari Polda Metro Jaya maupun Polri.

Buntut panjang kejadiannya mulai dari kerumunan saat penjemputan, kemudian acara pernikahan putrinya yang dilanjut acara akbar perayaan Maulid Nabi di Petamburan, hingga terbaru pemasangan baliho Habib Rizieq yang dipampang di jalanan ibukota harus dicopot oleh aparat penegak baik dari Polri, TNI dan Satpol PP.

Tidak hanya itu, kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq dimana ia juga menjadi pembicara atau penceramah berujung pencopotan jabatan empat posisi penting di kepolisian yakni dua Kapolda dan dua Kapolres di Jakarta (Polda Metro Jaya) dan Jawa Barat.

Seperti dilansir Portal Jember hari ini, Sabtu (21/11/2020) merespon hal ini, akun Twitter resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI @DPPFPI_ID turut mengomentari video lama Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan konferensi pers tanggal 9 November 2020, tepat sehari sebelum Habib Rizieq tiba di Indonesia.

Mahfud MD dalam video itu mengungkapkan bahwa ia dengan tegas mengijinkan massa menjemput Habib Rizieq saat tiba di tanah air. Namun, harus tetap tertib dan tidak boleh terjadi kerusuhan.

Selain itu Mahfud MD juga meminta para aparat memperlakukan massa penjemput Habib Rizieq tidak berlebihan dan harus dikawal dengan betul.

"Semuanya harus tertib, silahkan menjemput tapi tertib rukun dan damai yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Kalau buat rusuh berarti bukan pengikut Habib Rizieq.

Kalau pengikut pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak, dan juga saya berharap aparat gak usah terlalu berlebihan, biasa saja anggap ini hal yang reguler," ungkap Mahfud MD.

Tanggal 19 November 2020, DPP FPI membuat cuitan yang menyinggung Mahfud MD berharap agar tidak dipanggil dan diperiksa polisi seperti yang dialami Gubernur Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil yang kemarin dan hari ini diperiksa di Polda Metro Jaya serta Bareskrim Polri.

Menurut mereka, secara tidak langsung Mahfud MD juga turut ikut andil dalam terjadinya kerumunan yang saat jamaah FPI menjemput Habib Rizieq pada 10 November 2020.

"Semoga Pak Mahfud MD tidak dipanggil dan dimintai keterangan seperti Pak Anies.

Karena beliau juga memperbolehkan Umat jemput Imam Besar Habib Rizieq. Statement baik beliau membuat antusias Masyarakat ramai-ramai menuju Bandara jemput IB HRS," tulis akun @DPPFPI_ID.

Seperti yang dilansir dari Jurnal Presisi dengan artikel yang berjudul "Bongkar Video Mahfud MD Izinkan Jemput Habib Rizieq, FPI: Semoga Tak Dipanggil Seperti Pak Anies", pada Selasa 17 November 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Anies Baswedan menjalani pemeriksaan yang berjalan kurang lebih 10 jam, sejak pukul 10.00 hingga 19.30 WIB.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta menjelaskan dasar pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah terkait kerumunan massa di kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atau HRS di Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat dasar pemeriksaan klarifikasi terhadap orang nomor satu di ibukota itu menyasar kepada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dimana dikatakan Tubagus, UU tersebut berkaitan dengan status daerah. "Jika status daerahnya tidak dalam PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tidak dalam situasi dikarantina, maka undang-undang itu tidak dapat diberlakukan," ungkap Tubagus (M. Amirul Muminin/Jurnal Presisi).*

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...