Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Diduga Terkait Korupsi Proyek BPKS di Pulo Breuh

Fajri dan T Harri Kurniansyah Diperiksa Kejati Aceh

HT ANWAR IBRAHIMKepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal
A A A

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memanggil enam orang yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017.

Proyek tersebut berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Nama yang dipanggil secara terpisah itu ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Kemudian T Harri Kurniansyah ST, yang saat itu sebagai PPK Perencanaan dan Pembebasan Lahan. Selanjutnya Ir Fajri ST MT yang merupakan PPK 2017.

Selanjutnya, Makinuddin Asmar ST, yang menjabat PPK Pulo Aceh tahun 2017. Ir Zaldi selaku KPA 2018 dan terakhir adalah mantan Kepala BPKS, Dr Sayid Fadhil selaku PA 2018.

Ke enam orang tersebut diduga terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017.

"Jadi proyek tersebut berada di bawah otoritas BPKS," kata Munawal kepada acehimage.com, diruang kerjanya, Rabu (23/9/2020).

Penjelasan terkait dugaan korupsi pada proyek BPKS itu disampaikan Munawal menjawab acehimage.com terkait beredarnya surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh R Raharjo Yusuf Wibisono SH MH., yang ditujukan kepada Kepala BPKS,10 September 2020.

Munawal pun membenarkan adanya surat pemanggilan tersebut.

"Betul ada surat pemanggilan terhasap ke enan orang itu, dan itu sehubungan dengan dugaan penyimpangan pembangunan jaringan air bersih yang merupakan proyek BPKS di Pulo Breuh tahun 2017," ungkapnya.

Sayid Fadhil ikut diperiksa

Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. "Dalam seminggu kemarin mareka sudah datang kesini dan menjalani pemeriksaan awal dan yang terakhir datang Sayid Fadhil, jumat kemarin," ujarnya.

"Jadi untuk sementara hanya enam orang itu dulu kami panggil untuk dimintai keterangannya,” kata Munawal.

Perlu kami jelaskan bahwa, dalam surat tersebut Kejati Aceh memanggil secara terpisah masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Selanjutnya T Harri Kurniansyah ST, yang saat itu sebagai PPK Perencanaan dan Pembebasan Lahan. Selanjutnya Ir Fajri ST MT yang merupakan PPK 2017. Makinuddin Asmar, ST, yang menjabat PPK Pulo tahun 2017, Ir Zaldi selaku KPA 2018 dan Dr Sayed Fadhil selaku PA 2018.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...