Dorong Hak Angket,

Fahri: Siapa yang Awasi KPK Kalau Bukan DPR

FOTO | ISTIMEWAWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
A A A
Tidak boleh ada lembaga di republik ini yang tidak diawasi. Presiden saja diawasi, padahal hasil pemilu, kita awasi. Apalagi yang ini bukan hasil pemilu. Ini kan hasil pilihannya pansel dengan DPR. Jadi harus diawasi dong,

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggulirkan wacana hak angket guna mengusut tuntas siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Fahri mengaku bukan menyerang Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus pengadaan e-KTP itu melainkan menuntut profesionalisme KPK.

"Tidak ada soal menyerang, kalau Agus terlibat, ya harus menyerahkan diri. Tetapi itu tidak diungkap di dalam KPK sendiri," ujar Fahri di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Fahri mengatakan, hak angket itu diharapkan mampu menjadi cara untuk mengawasi kinerja KPK. Fahri mengaku heran karena usulan hak angket itu mendapat sorotan dari banyak pihak.

"Sekarang kalau kita mau awasi KPK, sebagai anggota DPR atau anggota legislatif, kita dibilang memperlambat. Lantas, siapa yang akan mengawasi KPK kalau bukan DPR?" imbuhnya.

Menurutnya, semua lembaga di Indonesia wajib untuk diawasi. Dia beranggapn bahwa Presiden yang merupakan produk pemilu wajib diawasi, apalagi KPK yang bukan merupakan produk pemilu.

"Tidak boleh ada lembaga di republik ini yang tidak diawasi. Presiden saja diawasi, padahal hasil pemilu, kita awasi. Apalagi yang ini bukan hasil pemilu. Ini kan hasil pilihannya pansel dengan DPR. Jadi harus diawasi dong," katanya.

Fahri pun turut menyoroti kinerja KPK selama ini. Dia menganggap bahwa KPK bukanlah lembaga yang tak lepas dari kesalahan.

"Belum tentu kerjanya benar, jadi pemberantasan korupsi itu kalau ada orang ditangkap belum tentu benar kerjanya. Sama saja dengan Densus. Kalau Densus itu membunuh teroris, terbunuh. Itu belum tentu benar. Gimana yang benar? Kan tidak terbunuh, tidak ada teroris," ucapnya.

Fahri merasa heran dengan anggapan masyarakat dalam menilai keberhasilan suatu lembaga berdasarkan intensitas kesibukan lembaga itu dalam bekerja. Dia meminta publik untuk tidak menilai KPK sebagai lembaga yang sukses hanya karena terlihat sibuk selama ini.

"Kita ini susah ya. Kadang-kadang cara berpikirnya itu antara sukses dengan sibuk. Nggak bisa dibedakan orang sibuk dianggap sukses, orang sibuk belum tentu sukses kan. Ada juga orang sibuk, gagal saja kerjanya," katanya.

Masih adanya tindak korupsi dijadikan Fahri sebagai parameter untuk menilai kinerja KPK. Dia tetap beranggapan bahwa KPK masih belum mampu memberantas korupsi.

"Sibuk memberantas korupsi tapi sukses nggak memberantas korupsi? Bohong kalau nggak ada (korupsi, red). Orang itu sukses memberantas korupsi kalau korupsinya makin nggak ada. Tapi, kalau tambah banyak ya itu gagal," ujarnya.

Kode:47
Sumber:news.detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...