Dibalik Kasus Dana Beasiswa Aspirasi Anggota DPR Aceh

Ermiadi Abdurrahman: Saya Dukung Langkah Penyidik Polda Aceh

FOTO | AK JAILANIErmiadi Abdurrahman | Anggota DPR Aceh
A A A

Harus diperiksa. Sebagai anggota DPR Aceh saya mendukung penyelidikan yang dilakukan Polda Aceh. Pada prinsipnya jika ada dugaan penyimpangan harus disidik sehingga bisa jelas atau clear dan tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat,

Ermiadi Abdurrahman Anggota DPRA

BANDA ACEH - Mantan anggota dan Ketua Komisi E (V) DPR Aceh Ermiadi Abdurrahman mengaku setuju dan sepakat dengan langkah penyidik dari Dir. Reskrimsus Polda Aceh untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana beasiswa yang bersumber dari anggaran aspirasi anggota DPR Aceh.

“Harus diperiksa. Sebagai anggota DPR Aceh saya mendukung penyelidikan yang dilakukan Polda Aceh. Pada prinsipnya jika ada dugaan penyimpangan harus disidik sehingga bisa jelas atau clear dan tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat,” tegas Ermiadi pada MODUSACEH, beberapa hari lalu di Banda Aceh.

Menurut dia, saat saya di Komisi E (V), penyaluran dana beasiswa tersebut mau dikonsentrasi pada satu lembaga yaitu; Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh (LPSDMA), terutama tentang kreteria yang diatur dan susun. Namun, karena titik fokus juga pada anak yatim, korban konflik dan anak miskin, maka beberapa item sebagai syarat, minta diperlunak.

“Memang ada kita minta sedikit keringanan. Misal, faktor korban konflik dan anak miskin. Untuk beberapa item itu, kalau pun ada tes atau seleksi, indek prestasi (IP) kalau syaratnya di atas 2,8 atau 3, tapi untuk anak korban konflik dan miskin dapat diperingan atau diturun,” sebut politisi Partai Aceh (PA) ini.

Masih kata Ermiadi. “Karena berdasarkan hasil kajian kami, kalau hanya dibantu satu tahun, kami yakin di tahun kedua akan mandek. Misal, ada 12 kabupaten dan kota, indek prestasi siswa turun. Karena itu, faktor atau kondisi di daerah juga perlu diperhatikan. Dan hasil penelitian yang kita lakukan, para siswa dari 12 kabupaten dan kota yang mendapat bantuan tersebut, setelah mendapat bantuan beasiswa, prestasi mereka relatif naik atau lebih baik. Itu tujuan utama kita,” ulasnya.

Lantas, kenapa muncul dana aspirasi beasiswa, apa tidak tumpang tindih? “Itulah yang saya maksud satu pintu. Artinya, kalau ada anggota DPRA yang mau membantu adik-adik mahasiswa dapat dilakukan melalui satu pintu. Namun, saat Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah, muncul atau dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), setingkat dinas. LPSDMA dibawah badan itu,” papar dia.

Kenapa dana aspirasi dipecah dan tidak dimasukkan dalam LPDSMA saja? “Ini dugaan saya saja, karena di LPDSMA calon penerima beasiswa dilakukan tes, terutama untuk luar negeri. Makanya, jangan sampai menghambat kerja lembaga itu, maka disalurkan melalui lembaga lain. Tapi, masih satu hirarki. Sedangkan di BPSDM, ada sedikit kebijakan. Namun, setelah saya pindah ke Komisi I, saya ikut rapat dan memberi apresiasi kepada Syahrul Badruddin, karena punya konsep kepada mahasiswa yang berkemampuan ekonomi lemah, miskin dan korban konflik. Tapi, saya tidak sepakat kalau diberi bantuan satu kali”.

Seperti diwartakan sebelumnya. Kasak-kusuk adanya dugaan tak beres dalam realisasi bantuan dana beasiswa yang bersumber dari dana aspirasi sejumlah anggota DPR Aceh, mulai diendus tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir. Reskrimsus) Polda Aceh.

Sejumlah sumber di DPR Aceh dan Polda Aceh membenarkan itu. “Kasusnya masih dalam penyelidikan,” begitu kata Dir. Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zadma S.Ik pada media ini, Selasa, 10 April 2018.

Memang tak banyak keterangan yang diperoleh media ini dari Kombes Erwin. Begitupun, sumber di DPR Aceh menyebutkan. Ada belasan anggota DPR Aceh, baik dari partai politik nasional (Parnas) maupun Partai Politik Lokal (Parlok), yang diduga akan berhadapan dengan penyidik Polda Aceh. “Malah, sudah ada yang dipanggil, dari salah satu pengelola dana aspirasi beasiswa anggota DPR Aceh dari partai nasional,” ungkap sumber dimaksud.

Nah, pemanggilan dan pemeriksaan ini sebutnya, merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat atau adanya penerima beasiswa yang merasa “dimanfaatkan” oleh tim maupun oknum anggota DPRA, untuk menarik dana segar melalui bantuan dana beasiswa. Bentuknya berupa, pemulangan kembali dana (cash back) yang disalurkan kepada si pemberi melalui tim pengelolannya. Itu telah terjadi sejak tahun 2015 hingga 2017 lalu.

“Dari pengakuan yang ada, dana dikembalikan hingga 70 persen dari jumlah yang disalurkan. Misal, dalam bantuan disebutkan Rp 50 juta. Tapi yang mereka terima hanya Rp 15 juta. Sisanya ditarik kembali,” ungkap sumber yang tak mau disebut namanya itu.

Dari pengakuan yang ada, dana dikembalikan hingga 70 persen dari jumlah yang disalurkan. Misal, dalam bantuan disebutkan Rp 50 juta. Tapi yang mereka terima hanya Rp 15 juta. Sisanya ditarik kembali,
Kode:47
Sumber:modusaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...