Akademisi dan pengamat ekonomi dan politik pembangunan Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh Dr Taufiq Abdul Rahim menyatakan dirinya sependapat dengan Kaukus Peduli Aceh (KPA) yang secara tegas mendukung Kapolda Aceh untuk membongkar dan mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam alokasi anggaran refokusing di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP).

Elite Aceh dan Komitmen Melawan Wabah

Dok PribadiEriton, S.Pd
A A A

Oleh: Eriton, S. Pd

Di masa genting sekalipun pertengkaran elite masih kerap dipertontonkan. Pemangku kepentingan masing-masing bertahan dan gagah dengan segala otoritas yang dimiliki. Terpancing memikirkan kelompoknya sendiri yang mengatasnamakan rakyat. Saling tuding dan tuduh antara eksekutif dan legislatif terus menerus dirawat bahkan saat korona tengah ganas-ganasnya di bumi Serambi Mekkah. Misalnya, pro-kontra terhadap proyek multy years yang berlarut-larut. Kemudian diiringi upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menginterplasi Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Beberapa diskusi yang pernah saya ikuti, para aktivis maupun pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh menanti kajian mengenai proyek multi years yang diklaim pemerintah dapat meningkatkan hajat hidup masyarakat Aceh. Hal ini seirama dengan DPRA yang menggunakan hak interpelasinya terhadap Plt Gubernur Aceh guna memberikan penjelasan secara gamblang. Gugatan itu setidaknya telah diteken oleh 58 dari 81 anggota DPRA, dari enam fraksi pada Kamis, 10 September lalu, seperti muat detik.com.

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir berdalih bahwa hal tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, satu di antaranya transparansi anggaran penanggulangan Covid-19. Yang sejak awal, menurut Kementerian Dalam Negeri, Aceh termasuk satu dari 5 propinsi yang terbilang gemuk anggaran penanganan dampak korona, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Padahal masa itu Aceh masih terbilang zona hijau.

Fokus Melawan Wabah

Seiring berjalannya waktu, beberapa daerah di Indonesia terlambat memanas. Propinsi Aceh termasuk yang belakangan terdampak hebat. Berdasar pada data Dinas Kesehatan Propinsi Aceh, saat ini mencapai 3.526 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan dinyatakan meninggal 130 orang. Data teranyar pada 19 September itu belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Sementara Rumah Sakit penanganan Covid-19 di Aceh masih terfokus di RSUD Zainal Abidin, meskipun Dinas Kesehatan sudah menetapkan 15 Rumah Sakit lainnya sebagai tempat rujukan.

Lebih-lebih beberapa daerah di Aceh membutuhkan perhatian plus soal penanganan dampak korona. Di Kabupaten Simeulue umpamanya, sampai hari ini sudah mencapai 79 orang termasuk Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan positif. Jarak yang yang agak terpaut jauh dari ibukota provinsi tentu menjadi kendala tersendiri ditambah lagi dengan peralatan dan tenaga kesehatan yang belum memadai. Mungkin juga hal ini terjadi di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Aceh.

Data-data faktual tersebut hendaknya membuka mata hati para pemangku kepentingan di Aceh untuk bergandeng tangan mengatasi wabah.
Baik lembaga eksekutif maupun legislatif. Bukan justru sebaliknya, seperti yang sudah menjadi rahasia umum belakangan ini.
Bak pepatah "geumulam saboh tamee duwa, temeurapat-rapat lagee aneuk suri". Niscaya persoalan mudah dilalui dan ditaklukkan.

Persoalan yang beriringan wabah korona tentu saja sangat kompleks. Selain urusan kesehatan, tentu dampak ekonomi, dan pendidikan juga penting dicarikan solusi. Sehingga tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri-sendiri oleh eksekutif maupun legislatif.

Menghentikan pertikaian sejenak menjadi pilihan. Mengesampingkan ego sektoral dan primordial hemat saya penting dalam masa darurat saat ini. Bukan saja sebagai komitmen membebaskan bumi Serambi dari Covid-19, akan tetapi menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah berpihak pada kepentingan umum.

Saya percaya dan optimis dengan soliditas dan solidaritas semua kalangan musuh global ini akan mempu di atasi. Pembangunan Aceh baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik tentu kita idamkan. Hanya saja penting dipertimbangkan apa yang menjadi skala prioritas saat ini, apa yang dibutuhkan masyarakat.

Penulis merupakan Alumni Universitas Muhamadiyah Malang & Sekretaris PK KNPI Teupah Barat, Kabupaten Simeulue

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...