Selamatkan Aceh,

Elemen Sipil Sudah Saatnya Satukan Barisan

FOTO | ISTIMEWAAnggota DPR RI Asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil berharap agar organisasi masyarakat sipil di Aceh harus kembali menyatukan dan memperkuat barisan demi menyelamatkan Aceh.
A A A

Tak bisa dipungkiri, hari ini kan sedikit demi sedikit kekhususan kita hilang dan terpangkas oleh undang-undang lainnya. Maka ini harus jadi perhatian kita semua

HM. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si Anggota Komisi III DPR RI

BANDA ACEH - Anggota DPR RI Asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil berharap agar organisasi masyarakat sipil di Aceh harus kembali menyatukan dan memperkuat barisan demi menyelamatkan Aceh.

Hal ini diungkapkan HM Nasir Djamil saat hadir dan menjadi pembicara dalam acara diskusi memperingati 13 tahun perdamaian Aceh di Aula Kesbangpol Provinsi Aceh.

Acara yang diselenggarakan oleh Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) ini mengambil tema "Mengkaji Implementasi UU Pemerintahan Aceh dan Langkah Strategis kedepan".

Acara tersebut menghadirkan peserta dari elemen organisasi masyarakat Aceh khususnya kalangan LSM dan tokoh-tokoh kunci masyarakat Aceh yang selama ini dianggap aktif mengadvokasi dan memperkuat perdamaian dan pembangunan Aceh.

Dalam kesempatan itu Nasir Djamil menyebutkan bahwa selain masih banyak point-point yang tertuang dalam UU Pemerintahan Aceh yang belum semuanya terimplementasikan, juga tak bisa dipungkiri sedikit demi sedikit kewenangan dan kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh tersebut di pangkas dan tereleminir oleh aturan-aturan hukum nasional lainnya.

"Tak bisa dipungkiri, hari ini kan sedikit demi sedikit kekhususan kita hilang dan terpangkas oleh undang-undang lainnya. Maka ini harus jadi perhatian kita semua", pungkas anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Oleh sebab itu Nasir Djamil menekankan agar Organisasi Masyarakat Sipil yang ada di Aceh hurus kembali melakukan konsilodisasi massif dan menyatukan barisan untuk mengawal implementasi dan menjaga keutuhan UU Pemerintahan Aceh ini.

Disamping itu yang paling penting menurut Politisi PKS Asal Aceh tersebut adalah organisasi masyarakat sipil ini harus mendesak Pemerintah Aceh agar se-segera mungkin untuk mewujudkan terbentuknya badan atau lembaga yang bertugas untuk mengawal & mengawasi Implementasi UU Pemerintahan Aceh.

"Melihat kondisi sekarang ini, saya kira membentuk lembaga atau badan yang akan bertugas mengawal dan mengawasi implementasi UUPA adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu elemen masyarakat sipil harus bersatu untuk mendesak Pemerintah Aceh agar segera mewujudkan ini". tegas Nasir Djamil.

Apalagi menurutnya, lembaga atau badan pengawal UU Pemerintahan Aceh ini sudah menjadi harapan banyak pihak. "Selama ini kita kan bisa mendengar sendiri, banyak suara-suara publik yang menginginkan agar untuk pengawalan UU Pemerintahan Aceh ini perlu dibentuk sebuah lembaga khusus, dimana nantinya dia akan bekerja mengawal dan mengawasi implementasi UUPA." kata Nasir

"Makanya menurut saya, ini sebuah keniscayaan sekaligus jadi solusi untuk memastikan harkat dan martabat Aceh, khususnya terkait kewenangan dan kekhususan Aceh yang diatur dalam UUPA tetap utuh dan terjaga." tegas Nasir.

Melihat kondisi sekarang ini, saya kira membentuk lembaga atau badan yang akan bertugas mengawal dan mengawasi implementasi UUPA adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu elemen masyarakat sipil harus bersatu untuk mendesak Pemerintah Aceh agar segera mewujudkan ini
Editor:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...