DPRA:

Eksekutif Takut Ketahuan Ada Raja Hantu dalam APBA

FOTO | AK JailaniKonferensi pers
A A A

Kita undang gubernur itu untuk menghindari hal-hal seperti ini (buntu). Karena jika didelegasikan, seperti kemarin, TAPA yang hadir, tidak ada solusi juga, mereka harus tanya gubernur lagi. Maka ini yang kita sampaikan, harus gubernur yang hadir. Karena keputusannya tetap di gubernur. Marilah kita berdialog dalam rapat yang resmi di banggar, tidak kemudian kita berdialog di medsos, di Facebook.

Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. I Ketua DPRA

BANDA ACEH - Kelanjutan pembahasan anggaran Aceh 2018 kembali menemui kebuntuan. DPRA menyindir keras kebijakan eksekutif yang tak menghadiri undangan pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2018 yang seharusnya dimulai hari ini, sesuai jadwal yang disusun Badan Anggaran DPRA, kemarin.

“Pertanyaannya apa sih yang diinginkan eksekutif, kenapa harus takut pembahasan di komisi,” kata Ketua DPRA Muharuddin dalam konferensi pers, Rabu (31/1/2018).

Salah satu ketidak sepahaman dalam kelanjutan pembahasan ini memang berkutat pada jadwal yang disusun Badan Anggaran DPRA.

Dimana pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2018 diparalelkan dengan pembahasan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA yang dijadwalkan mulai hari ini hingga 2 Februari 2018 dan dibahas antara komisi-komisi dengan SKPA-SKPA.

Eksekutif ditengarai menginginkan pembahasan Rancangan KUA PPAS dilakukan antara Banggar DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), minus pembahasan Pra RKA SKPA.

Keinginan eksekutif inilah yang membuat DPRA mengaku bingung. “Kalau hari ini dikatakan ada program-program usulan masyarakat melalui DPRA yang disebut hantu belau dan segala macam, maka sekarang eksekutif takut dibahas di komisi, ada apa? Apa juga takut ketahuan karena ada raja hantu juga di dalam,” kata Muhar.

DPRA berharap gubernur bisa langsung turun tangan untuk membahas kelanjutan anggaran Aceh ini dengan DPRA, tidak lagi mendelegasikannya kepada pejabat yang tidak representatif.

“Kita undang gubernur itu untuk menghindari hal-hal seperti ini (buntu). Karena jika didelegasikan, seperti kemarin, TAPA yang hadir, tidak ada solusi juga, mereka harus tanya gubernur lagi. Maka ini yang kita sampaikan, harus gubernur yang hadir. Karena keputusannya tetap di gubernur. Marilah kita berdialog dalam rapat yang resmi di banggar, tidak kemudian kita berdialog di medsos, di Facebook.”

Pertanyaannya apa sih yang diinginkan eksekutif, kenapa harus takut pembahasan di komisi,
Fotografer:AK Jailani
Kode:47
Sumber:beritakini.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...