Jalan akses menuju Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, Kubupaten Bener Meriah lumpuh total akibat longsor dan pohon tumbang.“Mungkin kejadianya tadi malam, soalnya kemaren sore anggota saya pulang jalannya masih baik-baik saja," ungkapnya. Munurut Mustakim, longsor tersebut menimpa separuh badan jalan dengan panjang mencapai 17 meter, namun pohon-pohon dari atasnya tumbang dan menutup badan jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui untuk saat ini.

Ada Penambahan Ambulance

Eksekutif dan Legislatif Sahuti Tuntutan AMBM

SAMSUDDIN.
A A A

BENER MERIAH – Aliansi Masyarakat Bener Meriah ( AMBM ) dan perwakilan Masyarakat Samar Kilang, mendatangi kantor DPRK Bener Meriah untuk menyampaikan sejumlah usulan kepada pihak legislatif dan eksekutif terkait peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terisolir.

Kedatangan meraka (AMBM) disambut Ketua I DPRK Bener Meriah, Tgk Husnul Ilmi didampingi beberapa anggota diantaranya, Darwinsyah seketaris Komisi D, Abubakar ketua Komisi A, Herman Ramli Ketua Komisi B, Guntur Alamsyah, Wen Kusumandana Mimija, Suhaini, Junaidi, dan Sekwan Riswandika Putra.

Sementara itu, dari pihak eksekutif diwakili Seketaris daerah Drs Haili Yoga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, dr Aliyin, Asisten I Drs Muklis, Camat Syiah Utama Mustakim dan kepala Puskesmas Samar Kilang Ikhwan Putra.

"Pasca peristiwa masyarakat Samar Kilang yang melahirkan ditengah jalan saat di rujuk ke RSUD Munyang Kute, beberapa kawan-kawan aktivis dan mahasiswa yang peduli terhadap keluhan masyarakat melakukan investigasi ke Samar Kilang,"kata Sadra Munawar koordinator AMBM yang juga putra asli Samar Kilang.

Dari investigasi tersebut, mareka menyimpulkan banyak hal yang harus dievaluasi baik terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan dan pertanian.

Untuk itu mareka telah menyampaikan dalam sebuah draf usulan Aliansi Masyarakat Bener Meriah dan Masyarakat Samar Kilang terkait peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terisolir No: Ist/ AMBM/11/2020.

Dimana menyangkut pelayanan kesehatan adalah hak bagi warga Negara. Hal ini diatur penuh dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehubungan dengan musibah lahirnya seorang bayi di tengah jalan dari arah Samar Kilang- Pondok Baru, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah menuju Rumah Sakit Umum (RSU) Muyang Kute.

"Kami dari Aliansi Masyarakat Bener Meriah (AMBM) bersama masyarakat Samar Kilang bersepakat terhadap fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai pelayan masyarakat Bener Meriah, juga gagal dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan prima," ujarnya.

Lanjutnya, dari investigasi tersebut berhasil menemukan beberapa fakta yang dihimpun diantaranya, terdapat ketimpangan pelayanan kesehatan antara pusat kota Bener Meriah dengan daerah terisolir seperti Samar Kilang.

Terdapat Puskesmas yang tidak aktif di daerah terisolir khususnya Samar Kilang. Terdapat kekurangan tenaga Bidan (PTT) di kecamatan Syiah Utama. Minimnya perhatian Pemkab Bener Meriah terhadap tenaga kesehatan di daerah terisolir khususnya tenaga honor.

Selain itu, terdapat tenaga Kesehatan PNS yang jarang masuk untuk memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas pada daerah terisolir khususnya Samar Kilang, dan kurangnya slat medis, Obat-obatan dan lain lain.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Bener Meriah (AMBM) memandang perlu untuk memberikan pendapat/usulan untuk kemudian di jadikan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bener Meriah khususnya daerah terisolir.

"Dalam hal ini kami mengusulkan, mencanangkan dan melaksanakan program khusus peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Bener Meriah untuk daerah terisolir pada tahun anggaran 2021.
Dengan segera memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terisolir khususnya Samar Kilang dengan mengaktifkan Puskesmas di daerah tersebut sebagai mana mestinya. Dengan segera memenuhi kebutuhan medis di puskesmas Samar Kilang baik tenaga kesehatan maupun alat medis dan obat-obatan,"jelas Sadra.

Sementara tuntutan lainnya, dengan segera meningkatkan gaji/insentive bagi tenaga kesehatan Non-PNS pada Puskesmas di daerah terisolir khususnya Samar Kilang. Memperbaiki manajerial tenaga kesehatan di Puskesmas daerah terisolir khususnya Samar Kilang.

Menyahuti dan menjawab usulan AMBM, Eksekutif dan legislatif menyampaikan jawabanya yang tertuang dalam surat nomor Ist/AMBM/11/2020 jawaban/tanggapan yang dibacakan Darwinsyah diantaranya.

Bahwa program khusus peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Bener Meriah untuk daerah terisolir pada Tahun anggaran 2021 yang akan dilaksanakan diantaranya, penambahan 1 (satu) unit mobil ambulance sebagai pendukung fasilitas Puskesmas Samar Kilang bagi Masyarakat Kecamatan Syiah Utama Tahun Anggaran 2020.

Berupaya untuk memberikan rekomendasi tenaga nusantara sehat yang merupakan program nasional untuk ditempat di samar kilang dengan memprioritaskan putra daerah.

Tindak lanjut pelayanan kesehatan bagi masyarakat Samar Kilang yang akan dilakukan adalah, menjamin pelayanan dasar pada Puskesmas Samar Kilang termasuk diantaranya ketersediaan Obat-obatan.

Melakukan pengawasan secara berkala dan kontinu terhadap pelayanan kesehatan di Puskemas Samar Kilang.
Tindak lanjut kebutuhan medis di Puskesmas Samar Kilang alat medis dan Obat-obatan yang akan dílakukan adalah, pemberdayaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskemas Samar Kilang, pemenuhan alat kesehatan pada Puskemas Samar Kilang.

Tindak lanjut peningkatan gaji/insentif bagi tenaga kesehatan ASN dan Non ASN di Puskesmas Samar Kilang yang akan dilakukan adalah dengan, membahas bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap upaya dan perhatian pemerintah bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di samar kilang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut perbaikan menejerial tenaga kesehatan di Puskesmas Samar Kilang yang akan dilakukan adalah, melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga medis dan tenaga kesehatan pada Puskesmas Samar Kilang.

"Melakukan evaluasi terhadap keberadaan ASN dan Non ASN pada Puskesmas Samar Kilang. Dan memberikan sanksi bagi ASN dan Non ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,"demikian jawaban Pemerintah dan DPRK Bener Meriah yang dibacakan Darwinsyah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...