Khabib Nurmagomedov bakal segera menggelar jumpa pers terkait masa depannya di UFC. Jumpa pers itu makin menguatkan rumor dia bakal batal pensiun. Dilansir dari Russia Today, Khabib sudah merencanakan konferensi pers pada Rabu (2/12) mendatang. "Khabib akan mengadakan pertemuan dengan media pada tanggal 2 Desember, di mana setiap orang dapat mengajukan pertanyaan mereka tentang proyek baru yang telah dan akan diumumkan."

Pengurus MUI Anton Tabah Digdoyo:

Dunia pun Tahu Jutaan Umat Sambut Habib Rizieq Aman, Kenapa Dipersoalkan?

OKEZONEHabib Rizieq Shihab (HRS)
A A A

JAKARTA - Kerumunan massa saat penjembutan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang berlanjut hingga acara Maulid Nabi dan Pernikahan Anak Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta sama sekali bukan salah jemaah.

Adanya kerumunan tersebut disebabkan karena sikap pemerintah pusat sendiri yang merestui jemaah melakukan penjemputan Habib Rizieq pulang dari Arab Saudi.

"Tanggal 8 November viral Mahfud MD tentang pulangnya HRS enggak perlu dibesar-besarkan, pengikutnya cuma sedikit. Lalu tanggal 10 November pagi-pagi melihat penjemput HRS berjuta-juta, Mahfud nyatakan lagi persilakan rakyat sambut HRS karena ini ranah hak asasi manusia," kata pengurus MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo, Sabtu (21/11/2020).

Belum sampai di situ, Anton Tabah juga menyinggung keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencabut Maklumat Kapolri nomor MAK/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang larangan kerumun massa dalam mencegah wabah Covid-19.

"Artinya, masyarakat sudah boleh beraktivitas, berkerumun, dan sebagainya. Nah jelas kan yang salah di mana. Pemerintah restui berjuta massa sambut HRS tersebut. Kan tau sendiri," tegasnya.

Selain itu, mantan petinggi Polri ini juga menyinggung soal wacana penerapan sanksi pidana kepada pejabat daerah yang kedapatan melakukan pembiaran kerumunan massa.

Kepala daerah tak boleh di pecat oleh presiden apalagi menteri

Dijelaskan Anton Tabah, beberapa pakar hukum sudah menjelaskan secara gamblang bahwa tidak ada sanksi pidana apa pun bagi pelanggar protokol kesehatan wabah corona, apalagi pemecatan.

"Pimpinan daerah seperti gubernur, bupati, walikota tak bisa dan tak boleh dipecat oleh menteri, juga oleh presiden.

Dunia pun tahu jutaan rakyat menyambut HRS pulang dilanjut pernikahan putrinya, ribuan massa aman, tertib, lancar. Tapi kenapa kini dipersoalkan?" kritiknya.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...