Bantuan Jaring ikan bersumber APBK tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,4 Miliar yang diserahkan untuk kelompok nelayan kakap putih Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara diduga bermasalah. Mencuatnya aroma bermasalah bantuan jaring ikan untuk para nelayan tersebut, berdasarkan informasi yang diterima media ini dari kalangan masyarakat. “Bantuan jaring ini sudah diserahkan kepada nelayan sebanyak 144 orang dari jumlah usulan 166 orang, karena dipangkas anggaran faktor pandemi, maka yang mendapat bantuan 144 orang. Berupa bantuan lima lembar jaring, 30 kg timah pemberat dan pelampung jaring,” jelasnya Kamis (21/01/2021).

Kini Tersangka KPK

Dulu Juliari Batubara Bicara Mental Bobrok Tetap Korup

detik.comMenteri Sosial Juliari Batubara yang kini berstatus tersangka KPK
A A A

JAKARTA - Juliari Batubara cukup vokal berbicara antikorupsi. Namun kini Menteri Sosial (Mensos) itu malah menjadi tersangka di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setahun lalu tepatnya pada 9 Desember 2019 Juliari pernah memberikan pandangan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia dalam momen Hari Antikorupsi Sedunia. Juliari menyebut korupsi bakal tetap ada jika mental tetap bobrok.

"Saya kira pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari mental. Jadi mau sebagus apa sistem, seketat apa sistem, kalau mentalnya udah bobrok ya tetep aja korup, ya," kata Juliari kala itu.

Juliari menyebut korupsi juga bisa terjadi akibat keserakahan. Orang-orang yang tak pernah merasa cukup akan terdorong untuk melakukan perbuatan tercela itu.

"Karena ya itu tadi. Itu kan menurut saya antara lain karena sifat keserakahan. Jadi orang yang tidak merasa selalu cukup gitu loh, masih merasa kekurangan. Punya mobil 2, pengin 3. Punya mobil 3 pengin 4. Punya rumah 1 pengin 2, punya rumah 2 pengin.... Ya ini kalo mentalnya seperti itu ya mau kapan, dibikin sistem seketat seperti apa yang akan ada korupsi terus. Jadi mulainya dari mental," sebut Juliari.

Juliari menyebut sistem yang ada saat ini sudah cukup bagus. Dia menilai yang perlu diperbaiki saat ini adalah mental.

"Kalau sistemnya sih udah cukup bagus ya, baik di internal kementerian, BUMN, BPK, ada juga KPK, kepolisian, kejaksaan, udah lengkap semua. Tinggal yang dibenahi itu mentalnya," jelas Juliari.

Kini Juliari Batubara berurusan dengan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan virus corona (COVID-19). Diketahui, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos COVID-19. Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat orang tersangka lain.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka, antara lain:

Sebagai Penerima
1. Mensos Juliari Peter Batubara
2. Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso
3. Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono

Sebagai Pemberi
1. Ardian I M (Swasta)
2. Harry Sidabuke (swasta)

"KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi. Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa persnya tadi malam.

Kasus ini bermula dari OTT terhadap pejabat Kemensos pada Sabtu (5/12) dini hari. KPK mengamankan sejumlah uang miliaran Rupiah dari OTT ini.

"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp 11,9 miliar, sekitar USD 171,085 dan sekitar SGD 23.000," kata Firli.

KPK menduga Juliari Batubara menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paketnya. Total setidaknya KPK menduga Juliari sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli.

Sumber:detikcom
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...