Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto usai ditangkap pada Kamis (29/10/2020). Hiendra merupakan buronan kasus suap dan penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sejak Februari 2020. KPK menetapkan Hiendra sebagai tersangka kasus suap dan penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Tanggapi Tuntutan AMGB

DPRK Bener Meriah Surati Presiden Terkait UU Cipta Kerja

SAMSUDDINKetua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh
A A A

BENER MERIAH –Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah resmi menyurati Presiden Republik Indonesia menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Ini dilakukan menanggapi desakan Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak (AMGB).

“Hari ini DPRK Bener Meriah dan Bupati Bener Meriah telah resmi mengirimkan surat ke Presiden, terkait desak AMGB kemarin,"kata Sekwan DPRK Bener Meriah Riswandika Putra kepada wartawan, Kamis ( 15/10/2020) di ruang kerjanya.

Pengiriman surat penyampaian aspirasi terkait UU Cipta Kerja kepada Presiden sesuai dengan interval waktu yang didesak Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak dalam aksi pada tanggal 13 Okteber 2020 lalu.

Sementara itu, Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh membenarkan pihaknya telah mengirimkan surat kepada presiden tembusan DPR RI. Pihaknya menolak poin-poin yang merugikan rakyat.

“Namun kalau poin-poin yang menguntungkan rakyat tentu kami sebagai perwakilan rakyat sangat mendukung,"katanya.

Sedangkan sebelumnya, Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak dalam petisi menggugat UU Cipta Kerja mendesak, Bupati KAbupaten Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.

Selain itu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatan (DPRK) Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja. Dan mendesak Bupati dan DPRK Kabupaten Bener Meriah menyurati presiden dan DPR RI untuk membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan PP penganti Perpu.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...